Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pakar: Demokrasi Indonesia Pasti Lahirkan Oligarki

RABU, 27 NOVEMBER 2024 | 13:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Di tengah hingar bingar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang berlangsung hari ini, sejumlah pihak justru mengkhawatirkan nasib demokrasi Indonesia.

Pasalnya dalam berbagai praktiknya, demokrasi Indonesia kian menunjukkan wajah oligarki yang jauh dari nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Money politics pun diprediksi menjalar jelang pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Kendati penyelenggara pemilu sudah memastikan bakal menindak tegas setiap praktik money politics, namun seakan hal itu seakan sulit dipercaya.


Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto  menyampaikan bahwa gejala tersebut makin mengakar di Indonesia akibat tidak diperhatikannya demokrasi ekonomi.

“Praktik demokrasi kita itu demargatif antara demokrasi politik dan demokrasi ekonominya, meniru model demokrasi anglo saxon,” kata Suroto kepada RMOL, Rabu, 27 November 2024.

“Demokrasi politiknya minus demokrasi ekonomi, sehingga yang lahir sudah pasti adalah oligarki dan autokrasi,” tambahnya.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Menurut banyak ahli, praktik ini sudah berlangsung lama di Indonesia, bahkan semakin akut di setiap periodenya.

Suroto tidak heran ketika demokrasi saat ini lebih melahirkan pemimpin-pemimpin yang hanya populer di masyarakat.

Pakar koperasi ini menghendaki agar demokrasi yang terbangun di Indonesia juga menyertakan demokrasi ekonomi sebagaimana digagas Bung Hatta di awal kemerdekaan.  

“Dari atas ke bawah dan bawah ke atas sekarang ini hanya lahirkan model pemimpin republikanis populis nir substansi. Terus pelihara kemiskinan rakyat dengan bantuan sosial dan dibiarkan bodoh,” ungkap CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation) tersebut.

Menurut dia, kondisi ini terus berputar dan entah sampai kapan berakhirnya.

“Siklus politiknya berputar putar terus. Pencaci di masa lalu akan jadi pecundang di masa depan dan pecundang di masa depan akan gantian jadi pencaci. Begitu seterusnya,” tandas Suroto.  

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya