Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pakar: Demokrasi Indonesia Pasti Lahirkan Oligarki

RABU, 27 NOVEMBER 2024 | 13:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Di tengah hingar bingar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang berlangsung hari ini, sejumlah pihak justru mengkhawatirkan nasib demokrasi Indonesia.

Pasalnya dalam berbagai praktiknya, demokrasi Indonesia kian menunjukkan wajah oligarki yang jauh dari nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Money politics pun diprediksi menjalar jelang pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Kendati penyelenggara pemilu sudah memastikan bakal menindak tegas setiap praktik money politics, namun seakan hal itu seakan sulit dipercaya.


Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto  menyampaikan bahwa gejala tersebut makin mengakar di Indonesia akibat tidak diperhatikannya demokrasi ekonomi.

“Praktik demokrasi kita itu demargatif antara demokrasi politik dan demokrasi ekonominya, meniru model demokrasi anglo saxon,” kata Suroto kepada RMOL, Rabu, 27 November 2024.

“Demokrasi politiknya minus demokrasi ekonomi, sehingga yang lahir sudah pasti adalah oligarki dan autokrasi,” tambahnya.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Menurut banyak ahli, praktik ini sudah berlangsung lama di Indonesia, bahkan semakin akut di setiap periodenya.

Suroto tidak heran ketika demokrasi saat ini lebih melahirkan pemimpin-pemimpin yang hanya populer di masyarakat.

Pakar koperasi ini menghendaki agar demokrasi yang terbangun di Indonesia juga menyertakan demokrasi ekonomi sebagaimana digagas Bung Hatta di awal kemerdekaan.  

“Dari atas ke bawah dan bawah ke atas sekarang ini hanya lahirkan model pemimpin republikanis populis nir substansi. Terus pelihara kemiskinan rakyat dengan bantuan sosial dan dibiarkan bodoh,” ungkap CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation) tersebut.

Menurut dia, kondisi ini terus berputar dan entah sampai kapan berakhirnya.

“Siklus politiknya berputar putar terus. Pencaci di masa lalu akan jadi pecundang di masa depan dan pecundang di masa depan akan gantian jadi pencaci. Begitu seterusnya,” tandas Suroto.  

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya