Data pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mendapat fasilitas hapus utang akan dipulihkan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, pemulihan dilakukan setelah ketentuan hapus tagih utang selesai dilakukan oleh bank-bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan harapannya bahwa hal tu bisa segera dilakukan dan prosesnya bisa berjalan lancar.
Penghapusan utang ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya, yang memiliki tagihan di bank-bank Himbara.
Penghapusan utang UMKM tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024.
OJK akan memantau pelaksanaan penghapusbukuan atau hapus tagih utang UMKM yang dilakukan oleh bank anggota Himbara.
"Jadi pelaksanaannya dilakukan oleh bank Himbara, kami akan melakukan pemantauan," ujar Mahendra.
OJK berharap rencana penghapusbukuan atau hapus tagih utang UMKM dapat segera dilakukan oleh bank anggota Himbara. Jika UMKM sudah mendapat hapus tagih utangnya dari bank Himbara maka UMKM tersebut dapat melakukan peminjaman kepada bank untuk mendukung keberlanjutan bisnisnya.
"Sehingga mereka yang memperoleh penghapusan tadi, tentu bisa kembali memiliki akses untuk kemungkinan kredit dan pembiayaan berikutnya," ujarnya.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, bank BUMN atau lembaga keuangan nonbank hanya bisa menghapus tagih kredit yang nilai pokok piutang macet maksimal Rp500 juta per debitur atau nasabah.
Kredit tersebut hanya bisa dihapus tagih apabila telah dihapusbukukan minimal 5 tahun sejak PP berlaku.
Kemudian, kredit tersebut bukan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit, serta tidak memiliki agunan atau memiliki agunan kredit namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual.
Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menargetkan proses penghapusan piutang macet UMKM dapat selesai pada April 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM.
