Berita

Anggota Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang memantau pembangunan TPS/Ist

Politik

Empat Daerah Terkena Bencana di Sumut, Bawaslu: Relokasi TPS Harus Diketahui Pemilih

SELASA, 26 NOVEMBER 2024 | 20:57 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) meminta jajaran pengawas pemilihan tanggap terhadap potensi kendala pada hari pemungutan suara. Memberikan saran untuk relokasi TPS yang berpotensi banjir pada saat pemungutan suara 27 November 2024.

”Kami meminta jajaran pengawas untuk cermat mendeteksi potensi kendala pada pelaksanaan pemungutan suara. Jika menemukan ada potensi gangguan alam pada TPS, sampaikan saran kepada KPU kabuaten kota dan jajaranya untuk memindahkan TPS ke tempat yang lebih aman,” kata Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang, Selasa, 26 November 2024.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari terakhir terjadi bencana alam di Sumut dampak curah hujan yang tinggi. Dari Bawaslu Padang Lawas diterima informasi adanya 12 TPS di 5 kecamatan yang direlokasi karena banjir dan lonsor. 


”Jika ada relokasi TPS, pastikan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, Bawaslu Sumut juga mendapatkan informasi adanya bencana alam di Kabupaten Karo dan Deli Serdang. Dari kedua daerah tersebut dilaporakan bahwa tidak ada TPS dekat dengan lokasi bencana. 

”Kami mengingatkan kawan kawan Bawaslu Kabupaten dan Kota untuk mendeteksi apakah ada kendala pendistribusian logistik karena bencana alam tersebut. Kami meminta tetap koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD,” katanya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sumut ini juga mengingatkan jajaranya untuk identifikasi TPS rawan banjir. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir di lokasi-lokasi permukiman warga. 

”Tinjau, apakah lokasi itu punya sejarah banjir? Jika memang berpotensi, silahkan sampaikan saran relokasi,” pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya