Berita

Mantan Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi/RMOL

Politik

Korea Selatan Mitra Strategis Wujudkan Program Prioritas Presiden Prabowo

SELASA, 26 NOVEMBER 2024 | 17:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi, menyoroti potensi kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pesan itu disampaikan Umar Hadi saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Improving Indonesia-Korea Relationship in Prabowo Administration yang digelar Korea Kini di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, 26 November 2024.

Menurut Umar, Korea Selatan memiliki sejumlah keunggulan yang relevan dengan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satunya adalah di bidang kedaulatan pangan. 


"Perang Rusia-Ukraina membuktikan pentingnya ketahanan pangan. Banyak negara, terutama di Afrika dan Timur Tengah, terancam kelaparan akibat krisis gandum," katanya.

Umar menegaskan, Indonesia perlu memperkuat produktivitas pangannya, dan Korea Selatan adalah contoh yang baik dengan produktivitas tinggi di sektor pertanian dan peternakan.

Di bidang energi, Korea Selatan telah maju dalam pengelolaan sumber daya energi. Mulai dari batu bara, migas, hingga energi baru terbarukan, Korea Selatan sudah sangat berkembang. 

"Ini bisa menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam meningkatkan keamanan energinya," tambah Umar.

Selain itu, sektor pendidikan Korea Selatan juga menjadi peluang kerja sama. Sebab jumlah universitas di Korea Selatan bahkan melebihi jumlah mahasiswanya. 

"Ini menjadi kesempatan besar bagi pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di sana," ujarnya.

Terakhir, Umar menekankan potensi kerja sama di industri pertahanan. Korea Selatan memiliki industri pertahanan yang sangat kuat, dari teknologi militer hingga produksi alat utama sistem pertahanan (alutsista). 

"Ini adalah bidang strategis yang bisa dikembangkan bersama," jelasnya.

Melalui kerja sama erat dengan Korea Selatan, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kedaulatan pangan, keamanan energi, pendidikan, dan pertahanan, sesuai dengan visi strategis pemerintahan saat ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya