Berita

Kepala Desa Pamotan, A. Maskur Rukhani berbicara dengan Ketua Yayasan TK Darul Fiqri, Joko Suryanto/RMOLJateng

Politik

Yayasan Bantah 3 Siswa TK Dikeluarkan Gara-gara Orang Tua Beda Pilihan Politik

SELASA, 26 NOVEMBER 2024 | 08:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Heboh tiga siswa TK Datul Fiqri, Pamotan, Rembang, yang dikeluarkan karena perbedaan pilihan politik antara wali murid dan pihak sekolah ternyata tidak benar.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan TK Darul Fiqri, Joko Suryanto kepada wartawan, Senin, 25 November 2024.

"Kami tidak pernah mengeluarkan siswa. Mereka masih terdaftar di TK Darul Fiqri. Tidak ada surat resmi yang menyatakan mereka dikeluarkan dari sekolah," kata Joko dikutip dari Kantor Berita RMOLJateng.


Sebelumnya, beredar kabar bahwa tiga siswa dikeluarkan karena wali murid berbeda pilihan politik dengan pihak yayasan yang diduga memiliki hubungan dengan pasangan calon tertentu dalam Pilkada 

Terkait hal ini, Joko mengaku mengunjungi rumah wali murid untuk meminta dukungan bagi paslon tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu sebatas ajakan, bukan paksaan.

"Saya hanya menyampaikan bahwa salah satu donatur yayasan memiliki hubungan dengan paslon itu dan meminta dukungan. Namun, itu tidak berarti memaksa atau menjadi alasan untuk mengeluarkan siswa," tegas Joko.

Kepala Sekolah TK Darul Fiqri, Umi Anisa, juga mengaku terkejut dengan isu yang berkembang.

"Saya tidak tahu atas dasar apa berita itu muncul. Yang jelas, kami tidak pernah mengeluarkan siswa, dan ketiga anak tersebut masih berstatus sebagai siswa kami," kata Umi Anissa.

Namun, salah satu wali murid yang dikonfirmasi wartawan memberikan keterangan berbeda. Ia mengaku didatangi oleh pihak sekolah yang memintanya mendukung paslon tertentu.

"Dikatakan kalau anak saya tetap sekolah di TK Darul Fiqri, saya harus mendukung paslon seperti pilihan yayasan. Kalau tidak, anak saya harus keluar," katanya.

"Saya coba menego, tapi tidak bisa, jadi saya memutuskan anak saya keluar," sambungnya.

Menanggapi polemik ini, Kepala Desa Pamotan, A. Maskur Rukhani mengaku memfasilitasi mediasi antara pihak sekolah dan wali murid.

"Kita harus menjaga demokrasi dan tidak melibatkan anak-anak dalam permasalahan politik," kata Maskur.




Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya