Berita

Kepala Desa Pamotan, A. Maskur Rukhani berbicara dengan Ketua Yayasan TK Darul Fiqri, Joko Suryanto/RMOLJateng

Politik

Yayasan Bantah 3 Siswa TK Dikeluarkan Gara-gara Orang Tua Beda Pilihan Politik

SELASA, 26 NOVEMBER 2024 | 08:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Heboh tiga siswa TK Datul Fiqri, Pamotan, Rembang, yang dikeluarkan karena perbedaan pilihan politik antara wali murid dan pihak sekolah ternyata tidak benar.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan TK Darul Fiqri, Joko Suryanto kepada wartawan, Senin, 25 November 2024.

"Kami tidak pernah mengeluarkan siswa. Mereka masih terdaftar di TK Darul Fiqri. Tidak ada surat resmi yang menyatakan mereka dikeluarkan dari sekolah," kata Joko dikutip dari Kantor Berita RMOLJateng.


Sebelumnya, beredar kabar bahwa tiga siswa dikeluarkan karena wali murid berbeda pilihan politik dengan pihak yayasan yang diduga memiliki hubungan dengan pasangan calon tertentu dalam Pilkada 

Terkait hal ini, Joko mengaku mengunjungi rumah wali murid untuk meminta dukungan bagi paslon tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu sebatas ajakan, bukan paksaan.

"Saya hanya menyampaikan bahwa salah satu donatur yayasan memiliki hubungan dengan paslon itu dan meminta dukungan. Namun, itu tidak berarti memaksa atau menjadi alasan untuk mengeluarkan siswa," tegas Joko.

Kepala Sekolah TK Darul Fiqri, Umi Anisa, juga mengaku terkejut dengan isu yang berkembang.

"Saya tidak tahu atas dasar apa berita itu muncul. Yang jelas, kami tidak pernah mengeluarkan siswa, dan ketiga anak tersebut masih berstatus sebagai siswa kami," kata Umi Anissa.

Namun, salah satu wali murid yang dikonfirmasi wartawan memberikan keterangan berbeda. Ia mengaku didatangi oleh pihak sekolah yang memintanya mendukung paslon tertentu.

"Dikatakan kalau anak saya tetap sekolah di TK Darul Fiqri, saya harus mendukung paslon seperti pilihan yayasan. Kalau tidak, anak saya harus keluar," katanya.

"Saya coba menego, tapi tidak bisa, jadi saya memutuskan anak saya keluar," sambungnya.

Menanggapi polemik ini, Kepala Desa Pamotan, A. Maskur Rukhani mengaku memfasilitasi mediasi antara pihak sekolah dan wali murid.

"Kita harus menjaga demokrasi dan tidak melibatkan anak-anak dalam permasalahan politik," kata Maskur.




Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Ratusan Pati Naik Pangkat

Selasa, 02 Desember 2025 | 03:24

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Reuni 212 dan Bendera Palestina

Selasa, 02 Desember 2025 | 22:14

Warga Gaza Sumbang 1.000 Dolar AS untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 02 Desember 2025 | 05:03

UPDATE

ERP Mangkrak, Evaluasi Kadishub Syafrin Liputo!

Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:07

Timnas Tersingkir Tragis

Sabtu, 13 Desember 2025 | 03:31

Dirut BSI Raih Sharia Banking Transformation Leader of the Year

Sabtu, 13 Desember 2025 | 03:14

Tak Benar Taman Nasional Way Kambas Dijual

Sabtu, 13 Desember 2025 | 03:04

Buka Posko Krisis Terpadu Mobil MBG Seruduk Siswa

Sabtu, 13 Desember 2025 | 03:01

Evakuasi Warga Pakai Helikopter

Sabtu, 13 Desember 2025 | 02:14

Saatnya Prabowo Reshuffle Besar-besaran Pasca Bencana Sumatera

Sabtu, 13 Desember 2025 | 02:04

Way Kambas Pilot Project Penjualan Karbon di Kawasan Taman Nasional

Sabtu, 13 Desember 2025 | 01:53

Mirza Agus Jenderal Doktrin dan Lapangan Lulusan Kopassus Kini Jaga Timur

Sabtu, 13 Desember 2025 | 01:33

Ketika Perpol Menantang Mahkamah Konstitusi

Sabtu, 13 Desember 2025 | 01:30

Selengkapnya