Berita

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar/Net

Politik

Sanggah Hasto, Rampai Nusantara: Kriminalisasi Terjadi Jika Tidak Ada Bukti

SENIN, 25 NOVEMBER 2024 | 11:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan ada upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam pengusutan kasus formula E, tidak benar.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pernyataan Hasto tidak memiliki bukti apapun dan mengabaikan fakta hukum yang saat ini bergulir.

"Kriminalisasi itu jika tidak ada bukti atau fakta hukum, tapi kan (formula E) diproses secara hukum," ujar


Dia mengatakan pernyataan Hasto juga terbantahkan dengan fakta yang membuktikan bahwa hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo lengser, Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dalam kasus hukum apapun.

"Jika Jokowi sebagai presiden saat itu ingin menjadikan Anies tersangka dengan berbagai bukti yang ada, tentu sangat mudah sekali dilakukan," tuturnya.

"Tapi nyatanya sampai Jokowi lengser Anies tidak jadi tersangka dan proses hukum masih berjalan," ujar Semar yang juga aktivis 98 tersebut.

Adapun pernyataan Hasto tayang dalam video di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored dengan judul "Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka, Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anies" dan tayang pada Jumat, 22 nOvember 2024.

Potongan pernyataan itu viral setelah warganet yang membagikan cuplikan video tersebut.

"Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung," ucap Hasto dalam video tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya