Berita

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar/Net

Politik

Sanggah Hasto, Rampai Nusantara: Kriminalisasi Terjadi Jika Tidak Ada Bukti

SENIN, 25 NOVEMBER 2024 | 11:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan ada upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam pengusutan kasus formula E, tidak benar.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pernyataan Hasto tidak memiliki bukti apapun dan mengabaikan fakta hukum yang saat ini bergulir.

"Kriminalisasi itu jika tidak ada bukti atau fakta hukum, tapi kan (formula E) diproses secara hukum," ujar


Dia mengatakan pernyataan Hasto juga terbantahkan dengan fakta yang membuktikan bahwa hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo lengser, Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dalam kasus hukum apapun.

"Jika Jokowi sebagai presiden saat itu ingin menjadikan Anies tersangka dengan berbagai bukti yang ada, tentu sangat mudah sekali dilakukan," tuturnya.

"Tapi nyatanya sampai Jokowi lengser Anies tidak jadi tersangka dan proses hukum masih berjalan," ujar Semar yang juga aktivis 98 tersebut.

Adapun pernyataan Hasto tayang dalam video di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored dengan judul "Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka, Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anies" dan tayang pada Jumat, 22 nOvember 2024.

Potongan pernyataan itu viral setelah warganet yang membagikan cuplikan video tersebut.

"Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung," ucap Hasto dalam video tersebut.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya