Berita

Pekerja Ford/NBC News

Otomotif

Produsen Otomotif Ford Bakal PHK Ribuan Pekerja di Eropa, Gara-gara China?

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 17:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perusahaan otomotif Amerika Serikat (AS) Ford, bakal memangkas 4.000 pekerjanya di Eropa selama tiga tahun ke depan. Angka ini setara 14 persen dari total pekerja di kawasan tersebut.

Seperti dikutip Associated Press pada Jumat 22 November 2024, Ford mengaku tengah mengalami kesulitan keuangan karena permintaan kendaraan listriknya melambat imbas persaingan ketat dengan China.

"Industri otomotif global terus berada dalam periode disrupsi, terutama di Eropa, di mana industri tersebut menghadapi tantangan persaingan, regulasi, dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Wakil Presiden Ford untuk transformasi dan kemitraan Eropa, Dave Johnston, dalam sebuah pernyataan.


Proses PHK massal ini, kata perseroan itu kan selesai hingga 2027 mendatang, sambil terus melakukan konsultasi dengan serikat pekerja yang akan difokuskan di Jerman dan Inggris.

"Sangat penting untuk mengambil tindakan yang sulit tetapi tegas guna memastikan daya saing Ford di masa depan di Eropa," jelasnya.

Saat ini, seluruh mobil global dari Barat memang tengah mengalami tekanan karena penjualan yang lesu akibat persaingan ketat dengan China yang telah berhasil mencuri pangsa pasar kendaraan listrik dunia.

Bisnis kendaraan penumpang Ford sendiri telah mengalami kerugian yang besar di Eropa dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat mereka terpaksa memangkas harga kendaraan listriknya yang mengakibatkan kerugian besar.

Kepala keuangan Ford John Lawler baru-baru ini menulis surat kepada pemerintah Jerman yang menyerukan langkah-langkah untuk menyelamatkan kondisi pasar bagi produsen mobil.

"Yang kurang di Eropa dan Jerman adalah agenda kebijakan yang jelas dan tegas untuk memajukan mobilitas elektronik, seperti investasi publik dalam infrastruktur pengisian daya, insentif yang berarti untuk membantu konsumen beralih ke kendaraan listrik, meningkatkan daya saing biaya bagi produsen, dan fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi target kepatuhan CO2," kata Lawler.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya