Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Alarm Darurat, Badai PHK Hantui RI 64 Ribu Pekerja Terdampak

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 13:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia tembus 64 ribu orang sepanjang tahun ini hingga November 2024. 

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan jumlah tersebut mencapai 64.288 orang, naik lebih dari 11 ribu dibandingkan September 2024 dengan angka PHK mencapai 52.993 pekerja.

Dalam hal ini, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PHK tertinggi mencapai 14.501 orang, yang mayoritas terjadi di sektor padat karya seperti industri garmen.


"Ya kebanyakan di sektor padat karya," kata Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho dikutip Jumat 22 November 2024.

Saat ini Kemnaker, kata Hari, tengah berupaya untuk membantu para pekerja yang terdampak PHK, agar bisa kembali mendapatkan pekerjaan, salah satunya melalui pelatihan skill hingga penyelenggaraan job fair. Selain itu, Heri juga menyarankan para pekerja untuk beralih ke industri yang masih stabil seperti otomotif. 

"Yang jelas yang masih oke sih, sektor industri makanan dan minum, kemudian sektor yang otomotif masih oke," tuturnya.

"Tentunya kalau dulu dia selaku yang di-PHK, pada saat dia di padat karya, di garmen gitu ya, kita bisa latih melalui apakah mau beralih ke otomotif, apakah pendingin, nah nanti kita latih," sambungnya.

Selain Jakarta, Provinsi Jawa Tengah juga menyumbang PHK terbanyak sebesar 12.492 tenaga kerja dan Banten 10.702 tenaga kerja yang terdampak PHK.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya