Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Elon Musk Kecam Rencana Pelarangan Medsos untuk Anak oleh Australia

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 11:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rancangan undang-undang pembatasan media sosial yang diperkenalkan Pemerintah Australia pada Kamis 21 November 2024 ditanggapi sinis miliarder AS Elon Musk.

Pemilik platform media sosial X itu mengkritik undang-undang usulan Australia untuk melarang media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun dan akan mendenda platform media sosial hingga 32 juta Dolar AS bagi perusahaan perusahaan yang melanggar.

"Sepertinya ini cara tersembunyi untuk mengendalikan akses internet bagi seluruh warga Australia," kata Musk dalam balasannya pada Kamis malam atas unggahan Perdana Menteri Anthony Albanese di X tentang RUU tersebut, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 22 November 2024.


Pemerintah Australia berencana untuk mencoba sistem verifikasi usia untuk menegakkan batasan usia media sosial, salah satu kontrol terketat yang diberlakukan oleh negara mana pun hingga saat ini.

Beberapa negara lain juga telah berjanji untuk mengekang penggunaan media sosial oleh anak-anak melalui undang-undang, tetapi kebijakan Australia bisa menjadi salah satu yang paling ketat tanpa pengecualian untuk persetujuan orang tua dan akun yang sudah ada sebelumnya.

Musk sebelumnya berselisih dengan pemerintah Buruh Australia yang berhaluan kiri-tengah mengenai kebijakan media sosialnya dan menyebutnya "fasis" atas undang-undang misinformasi di negara tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya