Sulit Menerapkan Zero ODOL di Jalanan Indonesia

Penyelesaian masalah kendaraan angkutan Over Dimension Overload (ODOL) belum juga menemukan solusi. Ada beberapa persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah sebelum menerapkan Zero ODOL.
 
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono, mengatakan salah satu masalah yang harus diselesaikan pemerintah adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih karut-marut dan tidak jelas. 

Sementara, kata dia, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk tersebut akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri atau nasional.

“Hal tersebut merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini,” kata Mulyono dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.
 
Saat melalui jalan yang berbeda-beda itu, menurutnya, truk-truk tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. 

Apalagi, sambungnya, saat membongkar muatannya itu, dibutuhkan yang namanya terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat. 
 
Sementara, anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah sumber daya manusia (SDM) di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak. 

Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai dengan sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka.

Katanya, dari jumlah itu tidak semuanya beroperasi 24 jam, tapi hanya 8 jam saja. Hal ini yang kemudian membuat kendaraan ODOL masih bebas mengaspal di jalanan.

“Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” pungkasnya.