Berita

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)

Publika

Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

KAMIS, 21 NOVEMBER 2024 | 09:49 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BARU-BARU ini Pemerintahan Prabowo Subianto mendeklarasikan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebuah lembaga yang akan mengelola keuangan ribuan triliun karena menggabungkan aset BUMN utama Indonesia yakni BUMN perbankan dan BUMN energi. 

Namun ada satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merespons isu transisi energi, yakni berubahnya aset menjadi beban dikarenakan berubah tema ekonomi dan bergesernya tema keuangan.

Harus dipahami bahwa transisi energi bukanlah tema dalam bidang energi semata, namun ini adalah tema utama dalam transisi keuangan. 


Hal yang harus juga dipahami bahwa keuangan adalah puncak dari semua masalah ekonomi. Sekarang ini tengah berlangsung transfer of power atau pemindahan kekuasaan tersebut. 

Transisi energi merupakan usaha memindahkan kekuasaan keuangan dari pihak yang tadinya menguasai energi fosil ke tangan penguasa baru yang menguasai energi baru terbaharukan. 

Pemindahan ini adalah pemindahan yang memaksa yang meniadakan sama sekali kewenangan keuangan pada penguasa energi fosil dan mengadakan kekuasaan penuh atas keuangan pada penguasa energi baru terbaharukan. 

Apa akibatnya? Sesuatu yang tadinya merupakan aset keuangan atau bahkan jangkar keuangan, sekarang justru menjadi beban yang harus dibayarkan kepada keuangan. Sebaliknya sesuatu yang tadinya adalah beban sekarang justru menjadi aset dan portofolio keuangan yang besar. 

Beban tersebut ada pada keseluruhan rantai suplai ekonomi mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari usaha penyediaan bahan mentah, bahan baku, pengolahan, produknya, hingga perdagangannya sampai pada sektor keuangannya seperti banking, insurance dan lain- lain semua adalah beban. 

Semua yang berada di luar portofolio transisi energi harus dibayarkan bebannya setiap hari, bahkan harus dihentikan perdagangan dan keuangannya. 

Keuntungannya bagi pemerintahan Prabowo adalah bahwa Indonesia telah diberi gelar secara resmi oleh Pemerintah Inggris bahwa Indoneiaa adalah climate super power yang berarti ada transfer of power kepada Indonesia dari penguasa dunia sebelumnya.  

Hal ini harus dikaitkan oleh Pemerintahan Prabowo dengan usahanya mengintegrasikan segenap kekuatan keuangan nasional melalui Danantara, dalam rangka mendukung usaha usaha pembangunan nasional dan dunia dalam tema baru dunia saat ini. 

Strategi, program dan projectnya harus sesuai dengan tema zaman yang tengah mengalami patahan sejarah.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya