Berita

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)

Publika

Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

KAMIS, 21 NOVEMBER 2024 | 09:49 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BARU-BARU ini Pemerintahan Prabowo Subianto mendeklarasikan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebuah lembaga yang akan mengelola keuangan ribuan triliun karena menggabungkan aset BUMN utama Indonesia yakni BUMN perbankan dan BUMN energi. 

Namun ada satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merespons isu transisi energi, yakni berubahnya aset menjadi beban dikarenakan berubah tema ekonomi dan bergesernya tema keuangan.

Harus dipahami bahwa transisi energi bukanlah tema dalam bidang energi semata, namun ini adalah tema utama dalam transisi keuangan. 


Hal yang harus juga dipahami bahwa keuangan adalah puncak dari semua masalah ekonomi. Sekarang ini tengah berlangsung transfer of power atau pemindahan kekuasaan tersebut. 

Transisi energi merupakan usaha memindahkan kekuasaan keuangan dari pihak yang tadinya menguasai energi fosil ke tangan penguasa baru yang menguasai energi baru terbaharukan. 

Pemindahan ini adalah pemindahan yang memaksa yang meniadakan sama sekali kewenangan keuangan pada penguasa energi fosil dan mengadakan kekuasaan penuh atas keuangan pada penguasa energi baru terbaharukan. 

Apa akibatnya? Sesuatu yang tadinya merupakan aset keuangan atau bahkan jangkar keuangan, sekarang justru menjadi beban yang harus dibayarkan kepada keuangan. Sebaliknya sesuatu yang tadinya adalah beban sekarang justru menjadi aset dan portofolio keuangan yang besar. 

Beban tersebut ada pada keseluruhan rantai suplai ekonomi mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari usaha penyediaan bahan mentah, bahan baku, pengolahan, produknya, hingga perdagangannya sampai pada sektor keuangannya seperti banking, insurance dan lain- lain semua adalah beban. 

Semua yang berada di luar portofolio transisi energi harus dibayarkan bebannya setiap hari, bahkan harus dihentikan perdagangan dan keuangannya. 

Keuntungannya bagi pemerintahan Prabowo adalah bahwa Indonesia telah diberi gelar secara resmi oleh Pemerintah Inggris bahwa Indoneiaa adalah climate super power yang berarti ada transfer of power kepada Indonesia dari penguasa dunia sebelumnya.  

Hal ini harus dikaitkan oleh Pemerintahan Prabowo dengan usahanya mengintegrasikan segenap kekuatan keuangan nasional melalui Danantara, dalam rangka mendukung usaha usaha pembangunan nasional dan dunia dalam tema baru dunia saat ini. 

Strategi, program dan projectnya harus sesuai dengan tema zaman yang tengah mengalami patahan sejarah.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya