Berita

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)

Publika

Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

KAMIS, 21 NOVEMBER 2024 | 09:49 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BARU-BARU ini Pemerintahan Prabowo Subianto mendeklarasikan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebuah lembaga yang akan mengelola keuangan ribuan triliun karena menggabungkan aset BUMN utama Indonesia yakni BUMN perbankan dan BUMN energi. 

Namun ada satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merespons isu transisi energi, yakni berubahnya aset menjadi beban dikarenakan berubah tema ekonomi dan bergesernya tema keuangan.

Harus dipahami bahwa transisi energi bukanlah tema dalam bidang energi semata, namun ini adalah tema utama dalam transisi keuangan. 

Hal yang harus juga dipahami bahwa keuangan adalah puncak dari semua masalah ekonomi. Sekarang ini tengah berlangsung transfer of power atau pemindahan kekuasaan tersebut. 

Transisi energi merupakan usaha memindahkan kekuasaan keuangan dari pihak yang tadinya menguasai energi fosil ke tangan penguasa baru yang menguasai energi baru terbaharukan. 

Pemindahan ini adalah pemindahan yang memaksa yang meniadakan sama sekali kewenangan keuangan pada penguasa energi fosil dan mengadakan kekuasaan penuh atas keuangan pada penguasa energi baru terbaharukan. 

Apa akibatnya? Sesuatu yang tadinya merupakan aset keuangan atau bahkan jangkar keuangan, sekarang justru menjadi beban yang harus dibayarkan kepada keuangan. Sebaliknya sesuatu yang tadinya adalah beban sekarang justru menjadi aset dan portofolio keuangan yang besar. 

Beban tersebut ada pada keseluruhan rantai suplai ekonomi mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari usaha penyediaan bahan mentah, bahan baku, pengolahan, produknya, hingga perdagangannya sampai pada sektor keuangannya seperti banking, insurance dan lain- lain semua adalah beban. 

Semua yang berada di luar portofolio transisi energi harus dibayarkan bebannya setiap hari, bahkan harus dihentikan perdagangan dan keuangannya. 

Keuntungannya bagi pemerintahan Prabowo adalah bahwa Indonesia telah diberi gelar secara resmi oleh Pemerintah Inggris bahwa Indoneiaa adalah climate super power yang berarti ada transfer of power kepada Indonesia dari penguasa dunia sebelumnya.  

Hal ini harus dikaitkan oleh Pemerintahan Prabowo dengan usahanya mengintegrasikan segenap kekuatan keuangan nasional melalui Danantara, dalam rangka mendukung usaha usaha pembangunan nasional dan dunia dalam tema baru dunia saat ini. 

Strategi, program dan projectnya harus sesuai dengan tema zaman yang tengah mengalami patahan sejarah.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya