Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Sarifah Ainun Jariyah/Net

Nusantara

Legislator PDIP Sarifah Protes TV Tayangkan Kasus Cerai hingga LGBT

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 09:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta untuk mengurangi program acara TV kurang mendidik.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP, Sarifah Ainun Jariyah dalam keterangannya, Rabu, 20 November 2024.

Pasalnya, belakangan ini tak sedikit masyarakat, khususnya orang tua mengeluhkan tayangan-tayangan TV  yang tidak mendidik anak-anak.


"Jadi kemarin sempat diskusi sama teman-teman, tolong disampaikan ke Komisi Penyiaran Indonesia untuk siaran-siaran yang mendidik anaknya diperbanyak,” ujar Sarifah.

Menurutnya, acara TV yang diperlukan tentu tidak hanya untuk mengedukasi anak-anak tapi memberikan ilmu pengetahuan kepada yang lebih dewasa. Itu mestinya diperbanyak. 

Politisi PDIP ini mencontohkan terdapat beberapa acara program TV yang tidak jelas, seperti misalnya yang mengumbar kasus perceraian bahkan soal LGBT itu perlu dikurangi. 

Ia menceritakan ketika kemarin menonton TV, ada salah satu siaran televisi yang menyiarkan tentang kasus perselingkuhan dengan bahasa-bahasa yang tidak elok untuk anak-anak.

"Jadi mohon maaf ada bahasa kurang ajar, dan lain sebagainya mirisnya itu masih lolos sensor, untuk itu mudah-mudahan ke depan, itu bisa lebih dimitigasi oleh TPI," sesalnya.

Atas dasar itu, Sarifah mengaku jika dirinya banyak belajar dari pengalaman ketika masih menjadi volunteer untuk mengurangi kasus perempuan dan anak. 

Ia sangat miris ketika ada pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, bahkan ada juga yang secara terang-terangan mempertontonkan pembunuhan. 

"Ya saya yakin dan saya tahu, ini memang bukan hanya tugas KPI dan lain sebagainya karena banyak media-media digital kita ini, mohon maaf menurut saya itu sudah kebablasan dan kita tidak bisa mengaturnya," tandasnya.



Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya