Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Rina Sa’adah/Ist

Politik

Fraksi PKB Usul Pengawasan Badan Karantina Gunakan Teknologi AI

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 00:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Karantina Indonesia (Barantin) diharapkan bisa menerapkan sistem pengawasan berbasis data komprehensif dan teknologi AI atau artificial intelligence.

Usulan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Rina Sa’adah dalam rapat dengar pendapat dengan Baratin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. 

“Dari data yang disajikan ada 1445 kasus penangkapan yang masih tinggi di beberapa bandara. Untuk itu kami merekomendasikan sistem pengawasan berbasis data komprehensif,” kata Rina.


Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) X ini juga menyarankan agar Baratin menerapkan inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan. 

“Dengan berbasis AI harapannya SDM paham fungsi AI. Sehingga tidak ada lagi aparat yang ada di bandara bekerja sama dengan penyelundup atau pihak lain,” jelasnya. 

Dari data ekspor impor, lanjut Rina, kasus tangkapan tertinggi dalam produk pertanian ada di Jakarta mencapai 807 kali.

“Komoditas yang paling banyak ditangkap adalah bawang putih, kentang dan daging yang merupakan bahan pokok masyarakat. Apalagi Jakarta jumlah penduduknya paling tinggi. Harus jadi perhatian,” ungkapnya. 

Atas dasar itu, Rina menilai bahwa Barantin harus menerapkan sistem pengawasan yang komprehensif  dan terintegrasi dengan sistem digitalisasi. 

“Perketat pengawasan komoditas pertanian di Jakarta. Pastikan produk yang dikonsumsi rakyat tidak mengandung zat yang berbahaya. Serta sosialisasikan terus bibit tanaman organik,” imbuhnya. 

Di sisi lain, politikus muda PKB ini juga mengapresiasi adanya peningkatan ekspor buah berkualitas. Ia mendorong agar Barantin bisa berperan dan mendorong agar para petani bisa meningkatkan kualitas produknya. 

“Ekspor buah tropis harus ditingkatkan, misalnya mangga, pisang dan lainnya. Selama ini terkendala di negara tujuan ekspor. Jepang misalnya menerapkan aturan ketat. Barantin bisa membantu membuka kerja sama dengan pihak terkait di negara tersebut,” imbuhnya lagi. 

Menurut Rina, sosialisasi bibit organik, dan tanaman unggulan harus terus didorong sehingga komoditas kita bisa menembus pasar ekspor global.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya