Berita

Presiden AS, Joe Biden berjabat tangan dengan Presiden China, Xi Jinping pada APEC 2020 di Lima, Peru. (AFP)

Dunia

AS dan China Sepakat Kendali Senjata Nuklir Harus Tetap di Tangan Manusia

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 12:26 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping sepakat mengenai penggunaan senjata nuklir dan Artificial Intellegence (AI). 

Mereka setuju bahwa kendali atas penggunaan senjata nuklir harus tetap berada di tangan manusia asli.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam Konferensi Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada Sabtu, 16 November 2024 waktu setempat.


"Kedua pemimpin menegaskan perlunya mempertimbangkan potensi risiko dan mengembangkan teknologi AI di bidang militer secara bijaksana dan bertanggung jawab," Bunyi pernyataan resmi Gedung Putih, dikutip 18 November 2024. 

Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah kesepakatan ini akan berlanjut ke pembicaraan lebih mendalam atau menghasilkan langkah konkret terkait pengendalian senjata nuklir dan AI.

Latar Belakang Negosiasi

Diketahui, AS telah lama mendesak China untuk berdiskusi terkait senjata nuklir. 

Sementara itu, AS dan China melakukan pembicaraan bilateral pertama terkait AI pada Mei lalu di Jenewa. Namun, diskusi tersebut belum mencakup pengambilan keputusan mengenai senjata nuklir.

Perkembangan Nuklir China

Departemen Pertahanan AS, Pentagon, memperkirakan bahwa China memiliki sekitar 500 hulu ledak nuklir operasional pada 2022, dan jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 1.000 pada 2030. 

Angka ini lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia, yang masing-masing memiliki sekitar 1.770 dan 1.710 hulu ledak operasional.

China juga terus memodernisasi program nuklirnya, termasuk mengembangkan kapal selam rudal balistik generasi baru, menguji hulu ledak hipersonik, dan meningkatkan patroli laut bersenjata nuklir.

Strategi ini memberi China “triad nuklir,” yaitu kemampuan meluncurkan senjata nuklir dari darat, udara, dan laut.

Meski demikian, China tetap mempertahankan kebijakan "tidak menggunakan senjata pertama" dan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah serupa.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya