Berita

Presiden AS, Joe Biden berjabat tangan dengan Presiden China, Xi Jinping pada APEC 2020 di Lima, Peru. (AFP)

Dunia

AS dan China Sepakat Kendali Senjata Nuklir Harus Tetap di Tangan Manusia

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 12:26 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping sepakat mengenai penggunaan senjata nuklir dan Artificial Intellegence (AI). 

Mereka setuju bahwa kendali atas penggunaan senjata nuklir harus tetap berada di tangan manusia asli.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam Konferensi Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada Sabtu, 16 November 2024 waktu setempat.

"Kedua pemimpin menegaskan perlunya mempertimbangkan potensi risiko dan mengembangkan teknologi AI di bidang militer secara bijaksana dan bertanggung jawab," Bunyi pernyataan resmi Gedung Putih, dikutip 18 November 2024. 

Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah kesepakatan ini akan berlanjut ke pembicaraan lebih mendalam atau menghasilkan langkah konkret terkait pengendalian senjata nuklir dan AI.

Latar Belakang Negosiasi

Diketahui, AS telah lama mendesak China untuk berdiskusi terkait senjata nuklir. 

Sementara itu, AS dan China melakukan pembicaraan bilateral pertama terkait AI pada Mei lalu di Jenewa. Namun, diskusi tersebut belum mencakup pengambilan keputusan mengenai senjata nuklir.

Perkembangan Nuklir China

Departemen Pertahanan AS, Pentagon, memperkirakan bahwa China memiliki sekitar 500 hulu ledak nuklir operasional pada 2022, dan jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 1.000 pada 2030. 

Angka ini lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia, yang masing-masing memiliki sekitar 1.770 dan 1.710 hulu ledak operasional.

China juga terus memodernisasi program nuklirnya, termasuk mengembangkan kapal selam rudal balistik generasi baru, menguji hulu ledak hipersonik, dan meningkatkan patroli laut bersenjata nuklir.

Strategi ini memberi China “triad nuklir,” yaitu kemampuan meluncurkan senjata nuklir dari darat, udara, dan laut.

Meski demikian, China tetap mempertahankan kebijakan "tidak menggunakan senjata pertama" dan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah serupa.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya