Berita

Presiden AS, Joe Biden berjabat tangan dengan Presiden China, Xi Jinping pada APEC 2020 di Lima, Peru. (AFP)

Dunia

AS dan China Sepakat Kendali Senjata Nuklir Harus Tetap di Tangan Manusia

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 12:26 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping sepakat mengenai penggunaan senjata nuklir dan Artificial Intellegence (AI). 

Mereka setuju bahwa kendali atas penggunaan senjata nuklir harus tetap berada di tangan manusia asli.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam Konferensi Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada Sabtu, 16 November 2024 waktu setempat.


"Kedua pemimpin menegaskan perlunya mempertimbangkan potensi risiko dan mengembangkan teknologi AI di bidang militer secara bijaksana dan bertanggung jawab," Bunyi pernyataan resmi Gedung Putih, dikutip 18 November 2024. 

Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah kesepakatan ini akan berlanjut ke pembicaraan lebih mendalam atau menghasilkan langkah konkret terkait pengendalian senjata nuklir dan AI.

Latar Belakang Negosiasi

Diketahui, AS telah lama mendesak China untuk berdiskusi terkait senjata nuklir. 

Sementara itu, AS dan China melakukan pembicaraan bilateral pertama terkait AI pada Mei lalu di Jenewa. Namun, diskusi tersebut belum mencakup pengambilan keputusan mengenai senjata nuklir.

Perkembangan Nuklir China

Departemen Pertahanan AS, Pentagon, memperkirakan bahwa China memiliki sekitar 500 hulu ledak nuklir operasional pada 2022, dan jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 1.000 pada 2030. 

Angka ini lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia, yang masing-masing memiliki sekitar 1.770 dan 1.710 hulu ledak operasional.

China juga terus memodernisasi program nuklirnya, termasuk mengembangkan kapal selam rudal balistik generasi baru, menguji hulu ledak hipersonik, dan meningkatkan patroli laut bersenjata nuklir.

Strategi ini memberi China “triad nuklir,” yaitu kemampuan meluncurkan senjata nuklir dari darat, udara, dan laut.

Meski demikian, China tetap mempertahankan kebijakan "tidak menggunakan senjata pertama" dan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah serupa.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya