Berita

Presiden AS, Joe Biden berjabat tangan dengan Presiden China, Xi Jinping pada APEC 2020 di Lima, Peru. (AFP)

Dunia

AS dan China Sepakat Kendali Senjata Nuklir Harus Tetap di Tangan Manusia

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 12:26 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping sepakat mengenai penggunaan senjata nuklir dan Artificial Intellegence (AI). 

Mereka setuju bahwa kendali atas penggunaan senjata nuklir harus tetap berada di tangan manusia asli.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam Konferensi Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada Sabtu, 16 November 2024 waktu setempat.


"Kedua pemimpin menegaskan perlunya mempertimbangkan potensi risiko dan mengembangkan teknologi AI di bidang militer secara bijaksana dan bertanggung jawab," Bunyi pernyataan resmi Gedung Putih, dikutip 18 November 2024. 

Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah kesepakatan ini akan berlanjut ke pembicaraan lebih mendalam atau menghasilkan langkah konkret terkait pengendalian senjata nuklir dan AI.

Latar Belakang Negosiasi

Diketahui, AS telah lama mendesak China untuk berdiskusi terkait senjata nuklir. 

Sementara itu, AS dan China melakukan pembicaraan bilateral pertama terkait AI pada Mei lalu di Jenewa. Namun, diskusi tersebut belum mencakup pengambilan keputusan mengenai senjata nuklir.

Perkembangan Nuklir China

Departemen Pertahanan AS, Pentagon, memperkirakan bahwa China memiliki sekitar 500 hulu ledak nuklir operasional pada 2022, dan jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 1.000 pada 2030. 

Angka ini lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia, yang masing-masing memiliki sekitar 1.770 dan 1.710 hulu ledak operasional.

China juga terus memodernisasi program nuklirnya, termasuk mengembangkan kapal selam rudal balistik generasi baru, menguji hulu ledak hipersonik, dan meningkatkan patroli laut bersenjata nuklir.

Strategi ini memberi China “triad nuklir,” yaitu kemampuan meluncurkan senjata nuklir dari darat, udara, dan laut.

Meski demikian, China tetap mempertahankan kebijakan "tidak menggunakan senjata pertama" dan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah serupa.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya