Berita

Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016, Said Didu/Repro

Politik

Said Didu: Musuh Kita Sekarang Bukan Jokowi

MINGGU, 17 NOVEMBER 2024 | 07:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan oligarki selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, yang terus berlanjut hingga saat ini, dianggap berbahaya bagi keberlangsungan negeri ini. Sebab, seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia telah mampu dikuasai oleh para oligarki.

"Negara ini sudah betul-betul dikendalikan oleh oligarki. Kita tahu dulu, semua mulai Bung Karno, Pak Harto, itu ada pengusaha. Bedanya, kalau dulu pengusaha itu mencari uang dari kegiatan ekonomi tapi tak mengambil hak rakyat," ucap Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016, Said Didu, dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang dikutip redaksi, Minggu, 17 November 2024.

Menurut Said Didu, oligarki yang dipelihara Jokowi sangat berbeda. Karena oligarki ini telah yang mengambil hak rakyat. Mulai dari mengambil tanah rakyat, tambang rakyat, hutan rakyat. 


"Mengambil semua yang ada di rakyat. BUMN diambil, semua diambil.  Itulah kenapa bahaya sekali oligarki. Karena semua hak rakyat diambil," tegas Said Didu kepada Indra J Piliang yang menjadi host Podcast ini.

"Ini yang menguasai Jokowi," sambungnya.

Yang lebih mencemaskan, karena para oligarki ini sangat menikmati semua hal yang dikuasai itu, mereka betul-betul merancang semua untuk tetap dikuasai. Tidak ada lagi kekuasaan politik apapun di Indonesia yang tidak di bawah kendali oligarki. 

Problemnya adalah, lanjut Said Didu, partai politik yang diharapkan masyarakat ternyata juga di bawah kendali oligarki. 

"Sehingga musuh kita sekarang bukanlah Jokowi, tapi dalangnya yang mengendalikan Jokowi," tegas Said Didu lagi. 

Dalam 10 tahun Jokowi berkuasa, tutur Said Didu, hampir semua sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sumber daya apapun sudah dikuasai oligarki.

"Sehingga dia sangat berkepentingan melanjutkan kekuasaan dengan anaknya Jokowi, dengan Dinasti Jokowi," demikian Said Didu.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya