Berita

Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016, Said Didu/Repro

Politik

Said Didu: Musuh Kita Sekarang Bukan Jokowi

MINGGU, 17 NOVEMBER 2024 | 07:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan oligarki selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, yang terus berlanjut hingga saat ini, dianggap berbahaya bagi keberlangsungan negeri ini. Sebab, seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia telah mampu dikuasai oleh para oligarki.

"Negara ini sudah betul-betul dikendalikan oleh oligarki. Kita tahu dulu, semua mulai Bung Karno, Pak Harto, itu ada pengusaha. Bedanya, kalau dulu pengusaha itu mencari uang dari kegiatan ekonomi tapi tak mengambil hak rakyat," ucap Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016, Said Didu, dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang dikutip redaksi, Minggu, 17 November 2024.

Menurut Said Didu, oligarki yang dipelihara Jokowi sangat berbeda. Karena oligarki ini telah yang mengambil hak rakyat. Mulai dari mengambil tanah rakyat, tambang rakyat, hutan rakyat. 


"Mengambil semua yang ada di rakyat. BUMN diambil, semua diambil.  Itulah kenapa bahaya sekali oligarki. Karena semua hak rakyat diambil," tegas Said Didu kepada Indra J Piliang yang menjadi host Podcast ini.

"Ini yang menguasai Jokowi," sambungnya.

Yang lebih mencemaskan, karena para oligarki ini sangat menikmati semua hal yang dikuasai itu, mereka betul-betul merancang semua untuk tetap dikuasai. Tidak ada lagi kekuasaan politik apapun di Indonesia yang tidak di bawah kendali oligarki. 

Problemnya adalah, lanjut Said Didu, partai politik yang diharapkan masyarakat ternyata juga di bawah kendali oligarki. 

"Sehingga musuh kita sekarang bukanlah Jokowi, tapi dalangnya yang mengendalikan Jokowi," tegas Said Didu lagi. 

Dalam 10 tahun Jokowi berkuasa, tutur Said Didu, hampir semua sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sumber daya apapun sudah dikuasai oligarki.

"Sehingga dia sangat berkepentingan melanjutkan kekuasaan dengan anaknya Jokowi, dengan Dinasti Jokowi," demikian Said Didu.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya