Berita

Ketua Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda/RMOLJatim

Nusantara

Ansor Bakal Sanksi Berat Anggota yang Dukung Salah Satu Paslon

MINGGU, 17 NOVEMBER 2024 | 02:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Setelah Ketua NU Kota Probolinggo, Arba’i Hasan, menyatakan netral terkait Pilkada 2024, kini Ansor Kota Probolinggo dengan tegas melarang semua anggota Ansor mendukung Paslon dalam Pilwali Probolinggo.

Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, bakal menindak tegas anggotanya yang mendukung pasangan calon Pilwali Probolinggo. Hal itu disampaikan di acara Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) di Balai Latihan Kerja (BLK), Jumat, 15 November 2024.

"Ansor itu tetap netral dan tidak boleh mendukung calon, siapapun yang ditakdir jadi pemimpin Kota ini, sebagai pagar keamanan NU kami harus mendukung kebijakannya," tegasnya, dikutip RMOLJatim, Sabtu, 16 November 2024.


Secara organisasi, Salamul Huda menegaskan, anggotanya melarang membawa atribut, baik Ansor maupun Banser untuk mendukung Paslon di Pilwali.

"Secara personal kita tidak melarang, tetapi jangan sampai membawa atribut untuk mendukung Paslon, karena Ansor ini bukan milik partai atau perorangan,” tegasnya.

Larangan tersebut tidak main-main. Bila ada anggotanya yang melanggar, maka akan menerima sanksi. Bahkan bisa berujung pemecatan dari anggota Ansor. 

“Jika ketahuan membawa atribut, kita tidak main-main untuk menindak tegas," ungkapnya.

Praktisi hukum itu dengan tegas umumkan pada semua pihak, bila terdapat anggota Ansor mendukung salah satu Paslon dengan membawa atribut Ansor, maka dimohon segera laporkan ke pihak Organisasi. 

“Silakan laporkan jika ketahuan ada anggota yang membawa atribut organisasi," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya