Berita

Ketua Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda/RMOLJatim

Nusantara

Ansor Bakal Sanksi Berat Anggota yang Dukung Salah Satu Paslon

MINGGU, 17 NOVEMBER 2024 | 02:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Setelah Ketua NU Kota Probolinggo, Arba’i Hasan, menyatakan netral terkait Pilkada 2024, kini Ansor Kota Probolinggo dengan tegas melarang semua anggota Ansor mendukung Paslon dalam Pilwali Probolinggo.

Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, bakal menindak tegas anggotanya yang mendukung pasangan calon Pilwali Probolinggo. Hal itu disampaikan di acara Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) di Balai Latihan Kerja (BLK), Jumat, 15 November 2024.

"Ansor itu tetap netral dan tidak boleh mendukung calon, siapapun yang ditakdir jadi pemimpin Kota ini, sebagai pagar keamanan NU kami harus mendukung kebijakannya," tegasnya, dikutip RMOLJatim, Sabtu, 16 November 2024.


Secara organisasi, Salamul Huda menegaskan, anggotanya melarang membawa atribut, baik Ansor maupun Banser untuk mendukung Paslon di Pilwali.

"Secara personal kita tidak melarang, tetapi jangan sampai membawa atribut untuk mendukung Paslon, karena Ansor ini bukan milik partai atau perorangan,” tegasnya.

Larangan tersebut tidak main-main. Bila ada anggotanya yang melanggar, maka akan menerima sanksi. Bahkan bisa berujung pemecatan dari anggota Ansor. 

“Jika ketahuan membawa atribut, kita tidak main-main untuk menindak tegas," ungkapnya.

Praktisi hukum itu dengan tegas umumkan pada semua pihak, bila terdapat anggota Ansor mendukung salah satu Paslon dengan membawa atribut Ansor, maka dimohon segera laporkan ke pihak Organisasi. 

“Silakan laporkan jika ketahuan ada anggota yang membawa atribut organisasi," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya