Berita

Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC CEO Summit di Lima, Peru/Tangkapan layar RMOL

Bisnis

Undang Investor Asing di KTT APEC, Prabowo Bidik Investasi Rp9.538 Triliun Buat Biayai Hilirisasi

SABTU, 16 NOVEMBER 2024 | 13:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Prabowo Subianto tengah mencari pendanaan untuk membiayai hilirisasi 26 komoditas di Indonesia senilai 600 miliar Dolar AS atau senilai Rp9.538 triliun.

Dalam KTT APEC CEO Summit di Lima, Peru, Prabowo mengundang para investor asing untuk menjajaki kerja sama tersebut.

"Kami memiliki 26 komoditas yang kami bertekad untuk memiliki industri pengolahannya. Kami menghitung bahwa kami membutuhkan investasi sekitar 600 miliar Dolar AS," kata Prabowo dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu 16 November 2024.


"Dan kami mengundang peserta (investor) asing untuk datang dan mengambil bagian dalam hal ini," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya yang luar biasa, seperti program perikanan, budidaya perairan, dan industri pengolahan. Kepala negara itu pun menegaskan dirinya akan mendorong lebih banyak eksplorasi minyak dan gas, serta mineral lainnya.

Selain itu, Prabowo juga berjanji untuk melindungi semua investasi di Indonesia, dan menjamin kondisi ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

"Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis. Saya bertekad untuk melindungi semua investasi, memberikan kondisi ekonomi yang menguntungkan, dan terlibat dalam organisasi ekonomi utama dunia, dan bekerja sama dengan anda semua untuk menciptakan kesejahteraan bersama," kata Prabowo.

Dikatakan Prabowo, dirinya memahami kekhawatiran para investor terkait kepastian sistem hukum, karena sebelum menjadi presiden, ia juga merupakan seorang pengusaha. Untuk itu, ia menjanjikan perlindungan tersebut.

"Saya pikir bisnis swasta menginginkan kepastian sistem hukum. Bisnis swasta menginginkan iklim ekonomi, iklim politik, stabilitas, keamanan, dan kondisi yang baik, insentif yang menguntungkan, dan inilah yang sedang kami tangani. Kami telah meliberalisasi hukum kami," tuturnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya