Mendag: WTO Perlu Direformasi

Indonesia mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) demi mewujudkan perdagangan inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia juga menekankan kawasan perdagangan bebas Asia-Pasifik (FTAAP) sebagai inisiatif penting dalam integrasi kawasan Asia-Pasifik sesuai visi APEC Putrajaya 2040.

Demikian antara lain disampaikan kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam pertemuan menteri kerja sama ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting) ke-35 di Lima, Peru, Kamis, 14 November 2024 waktu setempat.

“WTO merupakan pilar utama sistem perdagangan multilateral. Agar sistem tetap relevan, kita harus berdialog secara terbuka dan melangkah menuju reformasi WTO," kata Mendag dalam siaran persnya, Sabtu, 16 November 2024. 

Mendag menekankan, WTO menjadi landasan sistem perdagangan multilateral. Maka, memberikan kerangka kerja penting untuk mengatasi tantangan bersama di antara beragam perekonomian.

“Untuk menjaga relevansi dan efektivitas WTO, kita harus melakukan reformasi yang berarti,” ungkapnya.

Indonesia meyakini, percepatan pembahasan reformasi sangat penting, dengan memprioritaskan pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat melalui penunjukan anggota Badan Banding.

“Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan anggota terhadap WTO dan memperkuat kredibilitasnya dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan,” urainya.

Mendag Budi juga menggarisbawahi pentingnya memastikan akses pasar yang adil dan merata bagi produk pertanian, terutama dari negara berkembang. Usaha kecil dan menengah (UKM) dari negara-negara berkembang juga perlu didorong untuk berpartisipasi dalam perdagangan global.

“WTO dapat mendukung hal ini dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mengatasi hambatan non-tarif yang berdampak besar terhadap UKM, sehingga mendorong pasar global yang lebih inklusif,” demikian Mendag Budi.