Cakada 2024 Rawan Tersandera Pebisnis Nakal

Pilkada Serentak 2024 rawan menjadi kendaraan pebisnis nakal mencari keuntungan.

Direktur Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Willem Pattinasarany menjelaskan, Pilkada Serentak 2024 tak luput dari potensi pemberian sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang punya kepentingan ekonomi tapi mengabaikan lingkungan hidup.

"Karena itu kami menyoroti dari sisi kontestan juga harus hati-hati, jangan sampai tersandera dukungan dari industri atau perusahaan yang punya rapor merah," ujar Willem di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki rapor merah kerap menggelontorkan uang cukup besar demi mendapat izin-izin usaha tanpa mengedepankan dampak lingkungan.

"Dalam satu sisi, mereka memang akan membuka lapangan pekerjaan, tapi praktik ini seringkali dilakukan tidak benar, terutama di industri pertambangan, perikanan, dan perkebunan," urainya.

Meskipun perizinan usaha dipegang oleh pusat, tapi Willem menilai peran pemerintah daerah (pemda) masih ada untuk menentukan perusahaan yang layak mengerjakan proyek besar. Kondisi inilah yang dimanfaatkan para pebisnis nakal demi memuluskan usahanya.

"Perizinan memang ditarik ke pusat, tapi teknis penilaian akan dilakukan di daerah. Ini menjadi kewenangan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada nanti," katanya.

Oleh karena itu, Willem mendorong para kandidat Pilkada Serentak 2024 harus menyeleksi dana-dana kampanye atau dukungan-dukungan dari pihak-pihak tertentu.

"Supaya mereka tidak tersandera, dan akhirnya mereka harus melakukan politisi balas budi kepada yang mendukung mereka selama 5 tahun pemerintahannya," tandasnya.