Berita

Garuda Indonesia/Net

Bisnis

Belum Layak Masuk Superholding BUMN Danantara, Garuda Indonesia Perlu Berbenah

JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | 12:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

PT Garuda Indonesia Tbk yang memiliki kerugian jumbo perlu berbenah lebih dulu untuk masuk ke dalam superholding BUMN, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Pasalnya, menurut Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, Danantara idealnya hanya diisi oleh perusahaan-perusahaan sehat, dan yang sudah selesai direstrukturisasi oleh Kementrian BUMN.

"(Sementara) kondisi keuangan Garuda masih buruk dan perlu restrukturisasi masif," kata Wijayanto kepada RMOL pada Kamis 14 November 2024 malam waktu setempat.


Berdasarkan laporan keuangan, Garuda Indonesia memiliki kerugian sebesar Rp1,6 triliun pada Semester I 2024. Kondisi ini diyakini menjadi salah satu alasan mengapa maskapai tersebut tak masuk ke dalam superholding.

Di sisi lain, Wijayanto juga mengingatkan pemerintah agar menyusun cetak biru superholding ini dengan penuh kehati-hatian. Ia menilai bahwa kesalahan dalam perancangan superholding bisa menjadi bumerang yang berujung pada beban tambahan bagi negara.

“Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menyusun cetak biru Danantara, jika salah desain, tidak akan mendatangkan manfaat, justru menjadi beban,” pungkasnya.

BPI Danantara sendiri direncanakan akan mengelola aset-aset milik BUMN dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Tujuh perusahaan pelat merah jumbo itu antara lain PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, dan MIND ID.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya