Berita

Kepala Karantina Sumatera Utara N. Prayatno Ginting/Ist

Nusantara

Barantin Sosialisasikan 'Best Trust' di Sumatera Utara

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 21:24 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Badan Karantina Indonesia (Barantin) berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permen PANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang 'Roadmap' Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Mendukung upaya tersebut, Barantin mengimplementasikannya melalui digitalisasi dan transparansi layanan, 'Barantin Eletronic System for Transaction and Utility Service Technology' (Best Trust). 

Barantin melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Sumatera Utara menyosialisasikan Best Trust dalam Ngopi Pagi dengan tema "Digitalisasi Pelayanan untuk Karantina KUAT". Sistem tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik terkait tindakan karantina. Selain itu, implementasi Best Trust mendukung upaya pencegahan korupsi. 

"Barantin sebagai lembaga baru berkomitmen mengimplementasikan reformasi birokrasi dan terlibat aktif dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta berperan aktif dalam peningkatan perekonomian nasional. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan komitmen Barantin, khususnya Karantina Sumatera Utara  dalam mendukung dan upaya implementasi kebijakan tersebut, salah satunya penerapan aplikasi Best Trust," kata Kepala Karantina Sumatera Utara N. Prayatno Ginting dalam sambutannya di Medan, Kamis, 14 November 2024.


Mengacu pada Permen PANRB, Ginting menjelaskan, reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi dan efektivitas lembaga, akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme pegawai negeri. Reformasi ini juga fokus pada inovasi, kolaborasi, dan pencegahan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

“Dalam upaya pencegahan korupsi, penggunaan Best Trust ini juga mengurangi interaksi langsung antara pengguna jasa dengan petugas Karantina. Hal demikian untuk mencegah terjadinya suap, pungli, dan gratifikasi. Karantina Sumatera Utara ikut berperan aktif dalam Stranas PK atau Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi," paparnya. 

Ginting menambahkan bahwa sistem digital Barantin ini mendukung program penataan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosistem (NLE). Upaya untuk menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Secara biaya dan waktu lebih efisien, khususnya bagi pelaku usaha. 
 
Ginting menjelaskan Best Trust ini akan terus bertumbuh sesuai dengan kebutuhan perdagangan internasional dengan tidak mengesampingkan aspek teknis yang menjadi tupoksi karantina. Dengan demikian keberterimaan sertifikat kesehatan karantina di negara tujuan terjamin. Barantin berperan sebagai 'economic tools' dalam perdagangan global.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya