Berita

Kepala Karantina Sumatera Utara N. Prayatno Ginting/Ist

Nusantara

Barantin Sosialisasikan 'Best Trust' di Sumatera Utara

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 21:24 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Badan Karantina Indonesia (Barantin) berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permen PANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang 'Roadmap' Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Mendukung upaya tersebut, Barantin mengimplementasikannya melalui digitalisasi dan transparansi layanan, 'Barantin Eletronic System for Transaction and Utility Service Technology' (Best Trust). 

Barantin melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Sumatera Utara menyosialisasikan Best Trust dalam Ngopi Pagi dengan tema "Digitalisasi Pelayanan untuk Karantina KUAT". Sistem tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik terkait tindakan karantina. Selain itu, implementasi Best Trust mendukung upaya pencegahan korupsi. 

"Barantin sebagai lembaga baru berkomitmen mengimplementasikan reformasi birokrasi dan terlibat aktif dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta berperan aktif dalam peningkatan perekonomian nasional. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan komitmen Barantin, khususnya Karantina Sumatera Utara  dalam mendukung dan upaya implementasi kebijakan tersebut, salah satunya penerapan aplikasi Best Trust," kata Kepala Karantina Sumatera Utara N. Prayatno Ginting dalam sambutannya di Medan, Kamis, 14 November 2024.


Mengacu pada Permen PANRB, Ginting menjelaskan, reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi dan efektivitas lembaga, akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme pegawai negeri. Reformasi ini juga fokus pada inovasi, kolaborasi, dan pencegahan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

“Dalam upaya pencegahan korupsi, penggunaan Best Trust ini juga mengurangi interaksi langsung antara pengguna jasa dengan petugas Karantina. Hal demikian untuk mencegah terjadinya suap, pungli, dan gratifikasi. Karantina Sumatera Utara ikut berperan aktif dalam Stranas PK atau Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi," paparnya. 

Ginting menambahkan bahwa sistem digital Barantin ini mendukung program penataan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosistem (NLE). Upaya untuk menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Secara biaya dan waktu lebih efisien, khususnya bagi pelaku usaha. 
 
Ginting menjelaskan Best Trust ini akan terus bertumbuh sesuai dengan kebutuhan perdagangan internasional dengan tidak mengesampingkan aspek teknis yang menjadi tupoksi karantina. Dengan demikian keberterimaan sertifikat kesehatan karantina di negara tujuan terjamin. Barantin berperan sebagai 'economic tools' dalam perdagangan global.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya