Ilustrasi gedung Merah Putih KPK/RMOL
Kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praperadilan yang diajukan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor alias Paman Birin bukan karena faktor teknis dan ketidakprofesionalan penyidik. Namun disebut karena adanya faktor nonteknis di level kebijakan.
Hal itu diungkap salah seorang pegawai KPK yang menyampaikan keluhan dan kritiknya kepada pimpinan KPK melalui email. Akan tetapi, pegawai KPK tersebut enggan disebutkan identitasnya ketika pesan itu beredar di kalangan wartawan.
"Kepada Pimpinan KPK yang terhormat dan dimuliakan, melihat berita di bawah terkait dengan putusan Paman Birin dan kritik-kritik pengamat setelahnya membuat hati ini sungguh miris dan sedih. Saya yakin hal yang terjadi sesungguhnya atas kekalahan ini bukanlah karena keteledoran teknis atau ketidakprofesionalan Penyidik, melainkan ada faktor 'nonteknis' pada level 'kebijakan'," kata pegawai tersebut dalam pesan yang diterima
RMOL, Kamis, 14 November 2024.
Menurut pegawai tersebut, terlalu banyak "bisik-bisik" di grup pegawai dan celoteh di belakang terkait dengan "ketidakprofesionalan" dalam menangani sebuah perkara pada periode pimpinan KPK saat ini.
"Aroma 'tebang pilih' atau 'memilih-milih' terasa sangat kental dan terasa kentara. Ini pulalah yang kemudian membuat masyarakat di luar meneriakan kritik-kritik yang sangat-sangat tajam ke KPK, bahkan teriakan itu sudah sampai pada tahap permintaan untuk pembubaran," terang pegawai itu.
Dia juga menilai, pada era kepemimpinan KPK saat ini sangat sulit mencari "penangkal" terhadap kritik kepada KPK di banyak media. Sudah terlalu banyak peristiwa yang terjadi di KPK, seperti perkara yang menjerat mantan Ketua KPK, pegawai Rutan, pegawai KPK dalam kasus perjalanan dinas, hingga kasus etik pimpinan.
"Di mana masyarakat dipertontonkan atraksi KPK yang dianggap di luar nalar keadilan dan hukum. KPK yang dulu dibanggakan, sekarang pada titik kepercayaan yang rendah di mata masyarakat. Pertanyaannya, mau sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan? Apakah kita mau melihat KPK dibubarkan?" tanya pegawai tersebut.
"Apakah pimpinan dan pengambil kebijakan tidak menyayangi KPK dan orang-orang yang tulus dan total bekerja di dalamnya? Apakah sudah tak ada lagi kebanggaan bekerja di Institusi ini? Institusi yang dalam sejarahnya, berani menyentuh semua oknum koruptor pada semua level-level tinggi eksekutif, yudikatif, dan legislatif bahkan pernah berani menyentuh besan Presiden. Institusi yang mengumpulkan dan mengeksploitasi kompetensi para talenta terbaik dari berbagai institusi dan kelompok," sambungnya.
Pegawai tersebut menjelaskan, pesan yang ditujukan kepada pimpinan KPK dan diteruskan kepada seluruh pegawai KPK itu sebagai bentuk keprihatinannya sebagai anak dan warga KPK. Bahkan menurutnya, sudah lama email KPK tidak diisi saran dan masukan kepada pimpinan.
"Sudah lama nuansa egaliter hilang dalam ruang-ruang komunikasi KPK. Tulisan ini adalah ungkapan rasa sayang kepada pimpinan sebagai Ayah kami. Ini bukan tulisan minta naik tunjangan dan gaji. Apa yang diberikan negara, Alhamdulillah cukup bagi kami. Kami hanya merindukan sosok 'ayah' yang berani dan tegas dalam menegakkan hukum," tutur pegawai dimaksud.
Dia pun mendoakan agar para pimpinan KPK dan semua pengambil kebijakan di KPK dapat diberikan kesehatan, petunjuk, dan hidayah untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa kepentingan pragmatis pribadi.
"Mohon maaf sebesar-besarnya bila email ini kurang berkenan, semoga pimpinan bisa dengan bijak memahami keresahan 'semua pegawai' yang peduli terhadap institusi ini," pungkasnya.
