Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia/Ist
Penyelenggaraan Program Doktor (S3) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) telah mengeluarkan hasil investigasi tata kelola penyelenggaraan Program S3.
Selanjutnya, UI menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat buntut dari proses kelulusan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang sempat membuat heboh publik.
Diakui, permasalahan kelulusan Bahlil menjadi kekurangan UI sendiri.
"Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL (Bahlil Lahadalia). UI mengakui permasalahan ini antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika," demikian keterangan Ketua Majelis Amanat UI.
Pengamat politik yang juga alumni UI, Insan Praditya Anugrah menyatakan bahwa program SKSG UI harus diaudit mulai dari proses penerimaan,pembimbingan hingga kelulusan.
Hal ini untuk mencegah kelulusan yang terlalu mudah di UI atau 'UI Easy Mode'.
"Tidak hanya berhenti di Bahlil, namun perlu audit mendalam terhadap pelaksanaan penerimaan, pembimbingan hingga kelulusan di SKSG UI. Hal ini penting karena di program S3 lain di UI terkenal dengan lamanya kelulusan 5 tahun karena matangnya proses pembimbingan dan riset. Jangan sampai program SKSG UI jadi program UI Easy Mode karena cepat lulus," ungkap kepada
RMOL, Kamis, 14 November 2024.
Ia melanjutkan bahwa umumnya program S3 bidang sosial-humaniora seperti Ilmu Sejarah maupun Ilmu Politik terkenal dengan masa studi program doktoral 5 tahun.
Hal ini karena matangnya proses riset, metodologi dan kajian teori di UI, supaya hasil riset benar-benar menghasilkan kebaruan ilmu pengetahuan.
"Umumnya orang-orang yang saya kenal mengambil doktor bidang sosial-humaniora itu lulus 5 tahun di UI. Lulusnya lama karena pengkajian teori,metodologi dan riset lapangannya harus matang supaya menghasilkan 'novelty' atau kebaruan ilmu pengetahuan," jelasnya.
"Selain Bahlil, ada pula orang-orang dengan pengaruh politik dan jabatan tinggi yang lulus kurang dari lima tahun. Ini perlu diaudit jangan sampai pendidikan tinggi tumpul akibat pengaruh politik maupun uang," pungkas Insan.
