Berita

Sekjen Wantannas, Laksdya TSNB Hutabarat diminta menghadap ke Prabowo Subianto terkait perubahan nama lembaga/Repro

Politik

Sekjen Wantannas Diminta Segera Ngadep Presiden Prabowo soal Perubahan Nama Lembaga

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Laksdya TNI T.S.N.B Hutabarat diminta Komisi I DPR segera menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan nama lembaga Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas).

Anggota Komisi I DPR, Yoyok Riyo Sudibyo menuturkan, Wantannas merupakan lembaga yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo. Lembaga ini memiliki tupoksi memberikan saran kepada presiden.

Oleh sebab itu, ia menyarankan segera menghadap ke Presiden Prabowo untuk meminta saran terkait perubahan nomenklatur tersebut.


"Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Karena saya lihat, saya secara pribadi, Pak, melihat Pak Prabowo ini seorang figur yang cukup mumpuni, beliau akademik, kemudian hubungan dengan luar negeri juga luar biasa, dan selalu berpikir strategis," kata Yoyok dalam rapat kerja Komisi I dengan Wantannas di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 November 2024.

"Oleh karenanya, selama konsep Bapak untuk mengubah nama dari pertahanan menjadi keamanan ini bisa diterima akal, mumpung presidennya baru, Bapak segera saja tancap gas. Langsung saja menghadap beliau," sambungnya.

Ia mengatakan Wantannas perlu bicara empat mata dengan Presiden Prabowo agar mendapatkan restu perubahan nama lembaga baru itu.

"Karena kalau nanti masih muter-muter di bawah-bawahnya pasti akan repot lagi. Rakor lagi, rakor lagi, rakor lagi, langsung menghadap beliau. Nanti kalau palunya sudah ada di Pak Presiden, tinggal perintah saja kok," katanya.

"Ini momentum, Pak. Tunggu beliau dari luar negeri, langsung menghadap saja," demikian Yoyok Riyo Sudibyo.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya