Berita

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer/Net

Dunia

Jumlah Korban Kurang Banyak, PM Inggris Bantah Ada Genosida di Gaza

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 10:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer membuat pernyataan kontroversial di tengah rapat dengan anggota parlemen di House of Commons pada Rabu, 13 November 2024. 

Salah satu anggota parlemen independen, Ayoub Khan mengkritisi pendapat Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, yang baru-baru ini mengklaim bahwa istilah genosida baru bisa digunakan jika jutaan orang kehilangan nyawa mereka seperti yang terjadi di Rwanda dan peristiwa Holocaust.

Menlu Lammy menilai penggunaan genosida pada korban perang Gaza akan merusak klasifikasi tersebut. 


Khan menentang keras pendapat tersebut karena merujuk pada Konvensi Genosida PBB, yang menyebutkan bahwa genosida bukan dikategorikan berdasarkan angka melainkan niat. 

"Niat pemerintah Israel dan IDF telah secara eksplisit jelas dalam kata-kata dan tindakan selama 400 hari terakhir, menewaskan lebih dari 45.000 pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah," paparnya, seperti dimuat Anaodu Ajansi.

Anggota parlemen tersebut kemudian mempertanyakan pendapat PM Inggris atas penolakan adanya genosida di Gaza oleh Menlu Lammy. 

Dalam tanggapannya, PM Starmer menyampaikan bahwa dirinya paham apa yang dimaksud genosida dan tidak mengakui bahwa apa yang terjadi di Gaza termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan tersebut. 

"Akan bijaksana untuk memulai pertanyaan seperti itu dengan merujuk pada apa yang terjadi pada bulan Oktober tahun lalu. Saya sangat memahami definisi genosida, dan itulah sebabnya saya tidak pernah menggambarkan ini sebagai genosida," ujarnya. 

Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki yang saat ini sedang berkunjung ke Inggris, telah berulang kali menegaskan keyakinannya bahwa apa yang terjadi memenuhi syarat sebagai genosida.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya