Berita

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer/Net

Global

Jumlah Korban Kurang Banyak, PM Inggris Bantah Ada Genosida di Gaza

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 10:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer membuat pernyataan kontroversial di tengah rapat dengan anggota parlemen di House of Commons pada Rabu, 13 November 2024. 

Salah satu anggota parlemen independen, Ayoub Khan mengkritisi pendapat Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, yang baru-baru ini mengklaim bahwa istilah genosida baru bisa digunakan jika jutaan orang kehilangan nyawa mereka seperti yang terjadi di Rwanda dan peristiwa Holocaust.

Menlu Lammy menilai penggunaan genosida pada korban perang Gaza akan merusak klasifikasi tersebut. 


Khan menentang keras pendapat tersebut karena merujuk pada Konvensi Genosida PBB, yang menyebutkan bahwa genosida bukan dikategorikan berdasarkan angka melainkan niat. 

"Niat pemerintah Israel dan IDF telah secara eksplisit jelas dalam kata-kata dan tindakan selama 400 hari terakhir, menewaskan lebih dari 45.000 pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah," paparnya, seperti dimuat Anaodu Ajansi.

Anggota parlemen tersebut kemudian mempertanyakan pendapat PM Inggris atas penolakan adanya genosida di Gaza oleh Menlu Lammy. 

Dalam tanggapannya, PM Starmer menyampaikan bahwa dirinya paham apa yang dimaksud genosida dan tidak mengakui bahwa apa yang terjadi di Gaza termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan tersebut. 

"Akan bijaksana untuk memulai pertanyaan seperti itu dengan merujuk pada apa yang terjadi pada bulan Oktober tahun lalu. Saya sangat memahami definisi genosida, dan itulah sebabnya saya tidak pernah menggambarkan ini sebagai genosida," ujarnya. 

Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki yang saat ini sedang berkunjung ke Inggris, telah berulang kali menegaskan keyakinannya bahwa apa yang terjadi memenuhi syarat sebagai genosida.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya