Berita

Diskusi publik yang digelar Partai Kebangkitan Nusantara/Ist

Nusantara

PKN Ikut Soroti Upaya Pemerintah Entaskan Stunting

RABU, 13 NOVEMBER 2024 | 13:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masalah stunting yang masih mendera sejumlah wilayah di Indonesia turut menjadi perhatian Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Ketua Bidang Kesehatan Pembina PKN dr. Anjar Setya Widarti mengungkap, masih banyak hambatan yang harus diselesaikan dalam pengentasan stunting.

"Saya ambil contoh hambatannya, ternyata banyak daerah yang menutupi situasi-situasi tentang pergerakan stunting tersebut,” kata Anjar dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 November 2024.


Ketidakterbukaan daerah mengungkap data-data stunting ini menyulitkan pemerintah pusat dalam melakukan penanganan secara optimal. Padahal menurut Anjar, informasi langsung dari daerah sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah berkembangnya stunting.

Anjar yakin, jika kegiatan stunting tidak dijalankan dengan serius, maka dalam waktu 3 tahun target menurunkan angka stunting tidak berhasil.

“Jadi harus mempunyai kekuatan bersama dikerjakan secara serius dan fokus," tegas Anjar.

Perhatian PKN terhadap masalah stunting ini juga dituangkan dalam wadah diskusi dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional yang berlangsung di Kantor Pimpinan Pusat PKN, Jakarta, Selasa, 12 November 2024 kemarin.

Diskusi ini melibatkan beberapa praktisi sebagai narasumber, salah satunya pemerhati kesehatan ibu dan anak untuk Generasi Emas 2045, dr. Lucy Widasari yang menyoroti pentingnya transformasi kesehatan sebagai salah satu fondasi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

dr. Lucy mencatat, Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) adalah kunci yang diharapkan mampu menjadi langkah awal penurunan target prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 ini.

“Kondisi saat ini dalam upaya penurunan stunting belum optimal karena penurunan prevalensi stunting hanya 0,1 persen dalam satu tahun terakhir,” ujarnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya