Berita

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta/Net

Nusantara

Berkinerja Buruk, Kadis Parekraf Layak Diganti

RABU, 13 NOVEMBER 2024 | 00:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi didorong mengganti Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Andhika Permata, karena berkinerja buruk.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Jakarta (FM-PJ) Arief mengatakan, selama kepemimpinan Andhika Permata, pegawai Dinas Parekraf kerap mengalami keterlambatan memperoleh gaji dan tunjangan dengan alasan menemani kegiatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Belum lagi mencuatnya kasus dugaan KKN yang sedang ditangani aparat penegak hukum," kata Arief melalui siaran persnya, Rabu 13 November 2024.


Selain itu, lanjut Arief, Andhika terlalu menganakemaskan lulusan IPDN, sehingga pegawai di luar kampus tersebut seringkali disisihkan.

"Kondisi ini jelas menimbulkan perpecahan dan merusak semangat meritokrasi di Dinas Parekraf," kata Arief.

Arief mengatakan, pergantian Andhika Permata sudah sangat mendesak karena yang bersangkutan sudah keluar dari prinsip-prinsip Indeks Profesionalitas ASN.

"Pergantian ini untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas kerja di lingkungan Dinas Parekraf," kata Arief. 

Sebelumnya, seorang ASN di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta menyampaikan surat terbuka kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.

Surat tersebut terkait dugaan kepemimpinan otoriter di bawah Kepala Dinas Parekraf Andhika Permata. 

Dalam surat bertajuk "Melawan Feodalisme Firaun di Dinas Parekraf," ASN yang disamarkan namanya sebagai Luki Ardhi itu menyoroti sejumlah tindakan yang dianggap tidak profesional, feodal, dan diskriminatif.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya