Tata Kelola Danantara Berpotensi "Tabrakan" Kepentingan dengan Lembaga Lain

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat adanya tabrakan kepentingan antara tiga lembaga yakni Indonesia Investment Authority (INA), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

"Mereka mengelola investasi milik pemerintah. Sedangkan ada juga Lembaga Pengelola Investasi yang sudah eksis sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Celios, Nailul Huda kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 12 November 2024.

"Maka saya melihat ada potensi tabrakan kepentingan antara ketiga lembaga tersebut," sambungnya.

Ia mengurai Danantara klaim tidak mendapatkan dana APBN namun pada kenyataannya Danantara juga mengelola dana pemerintah melalui BUMN.

"Mereka pun juga berinvestasi ke sektor riil dan bisa malah bersaing satu sama lain. Sektor UMKM, Ekonomi Digital, saya rasa menjadi sektor yang saya rasa akan dijajaki oleh mereka," tutupnya.

Peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024 lalu, namun harus ditunda sampai Presiden Prabowo Subianto selesai melakukan kunjungan kenegaraan ke lima negara.

Dalam melaksanakan misinya, BPI Danantara akan fokus pada sektor-sektor prioritas nasional yang memiliki dampak besar pada perekonomian, seperti hilirisasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta pengembangan industri substitusi impor dan digital.

Dengan mengutamakan investasi berbasis non-APBN, BPI Danantara menjadi pelopor dalam menciptakan kapabilitas sumber investasi mandiri, melengkapi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih efisien. Badan ini dikepalai Muliaman Darmansyah Hadad yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.