Berita

Sektretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell dalam KTT Iklim PBB ke-29 (COP29)/PBB

Bisnis

Investasi Energi Bersih Ditaksir Capai Rp31.000 Triliun Buat Cegah Krisis Iklim

SELASA, 12 NOVEMBER 2024 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Investasi global dalam energi bersih dan infrastruktur ditaksir akan mencapai 2 triliun Dolar AS (Rp31.510 triliun) di sepanjang tahun ini.

Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell dalam KTT Iklim PBB ke-29 (COP29) mengatakan bahwa nilai investasi tersebut hampir dua kali lipat dari bahan bakar fosil.

Menurut Stiell, saat ini keuangan iklim bukan lagi dilihat sebagai amal penggalangan dana, tetapi harus dilihat sebagai masalah kepentingan pribadi mendesak bagi setiap negara, termasuk negara kaya dan miskin.


“Kita harus bekerja lebih keras untuk mereformasi sistem keuangan global, memberi negara-negara ruang fiskal yang sangat mereka butuhkan,” katanya di Azerbaijan, seperti dikutip dari Arab News, Selasa 12 November 2024.

Dalam pertemuan tersebut, sekretaris perubahan iklim PBB itu memperingatkan bahwa pemanasan global dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Untuk itu, ia mendesak tindakan cepat untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut.

“Apakah Anda ingin tagihan belanjaan dan energi Anda naik lebih tinggi lagi? Apakah Anda ingin negara Anda menjadi tidak kompetitif secara ekonomi? Apakah Anda benar-benar menginginkan ketidakstabilan global lebih lanjut, yang merenggut nyawa yang berharga? Krisis ini memengaruhi setiap individu di dunia dengan satu atau lain cara,” kata Stiell.

Ia juga mengatakan bahwa semua pihak harus menyetujui tujuan keuangan iklim global yang baru guna mempercepat transisi ke energi terbarukan an memastikan bahwa manfaatnya dirasakan semua negara dan masyarakat.

Stiell juga menekankan tanggung jawab global untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua negara dan masyarakat.

“Kita harus sepakat tentang indikator adaptasi. Anda tidak dapat mengelola apa yang tidak Anda ukur. Kita perlu tahu apakah kita berada di jalur untuk meningkatkan ketahanan. Kita harus terus meningkatkan mekanisme baru untuk dukungan finansial dan teknis atas kerugian dan kerusakan,” katanya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya