Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (P) Budi Gunawan usai melakukan audiensi dengan komisioner Kompolnas di kantornya pada Senin, 11 November 2024./RMOL

Politik

Budi Gunawan Tegaskan 20 Pokja Siap Bekerja Berantas Judol

SELASA, 12 NOVEMBER 2024 | 09:04 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan telah menyiapkan 20 kelompok kerja (pokja) guna menangani kasus judi online, termasuk mengurus temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di mana ada 97 ribu anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam transaksi judol.

Bila nantinya ditemukan ada indikasi para anggota TNI-Polri bermain judol maka Budi tidak akan memberikan toleransi.

“Karena Bapak Presiden sudah minta, sudah perintahkan semua instansi dan jajarannya, enggak ada toleransi untuk kasus korupsi, termasuk judol,” kata Budi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2024.


Di sisi lain, Budi yakim Polri sebagai lembaga yang diharapkan menjadi leading sector dalam penanganan judi online dapat melakukan kerja tersebut dengan baik. 

Terlebih, Polri sudah menggandeng beberapa pihak untuk mengungkap kasus judol itu sendiri.

"Kita tunggu saja Polri terus bekerja keras secara terpadu dengan kita dan beberapa instrumen pemerintah agar lebih cepat lagi menghasilkan (ungkapan)," kata Budi.

Budi juga menyatakan akan membahas juga soal kemungkinan penanganan judi online dengan cara membuka komunikasi dan bekerja sama dengan negara lain.

“Kita tahu kejahatan judol ini transaksinya cross border, lintas negara. Proses investigasi kita harus bekerja sama dengan negara lain,” kata Budi.

Dengan begitu, Budi berharap dapat memberantas judi online dengan tuntas. 

“Ini perlu perundingan. Tidak hanya bilateral saja, tetapi multilateral. Sehingga perlu waktu untuk itu,” kata Budi Gunawan.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya