Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Jangan Sampai Program MBG Jadi Ajang Rente Impor Susu

MINGGU, 10 NOVEMBER 2024 | 14:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pasokan susu yang berlimpah dari peternak lokal menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memaksa perusahaan mengurangi impor. 

Pasalnya susu menjadi pelengkap dalam menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

Menurut ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, fenomena peternak membuang susu menjadi pukulan pertama bagi program ketahanan pangan pemerintahan Prabowo Subianto.


"Solusinya kan bisa dorong BUMN ID FOOD karena sudah bekerja sama dengan PTPN Holding, FrieslandCampina, dan HVA International B.V untuk penyediaan susu makan bergizi gratis. Pasokan dari peternak yang berlebih ini kesempatan untuk menyerap susu dan memaksa perusahaan kurangi impor dulu," kata Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 10 November 2024.

Bhima meminta agar perusahaan-perusahaan dan pemerintah memprioritaskan kemitraan dengan peternak. Mengingat, ketika pemerintah memberi sinyal untuk impor susu, membuat rusak kemitraan peternak lokal dan perusahaan.

"Kalau kasus perusahaan mengurangi pembelian susu peternak (lokal) dan pilih impor dibiarkan, khawatir pemenuhan susu MBG akan full impor. Ini bukan ketahanan pangan tapi jalur rente impor susu besar-besaran," pungkas Bhima.

Susu menjadi salah satu komoditas yang diperlukan dalam program makan bergizi gratis. Namun ironisnya, sejumlah peternak sapi perah di Jawa Tengah justru mengalami kerugian besar akibat dari adanya kebijakan industri pengolahan susu yang menurunkan tonase penerimaan susu dari produsen lokal.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya