Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Jangan Sampai Program MBG Jadi Ajang Rente Impor Susu

MINGGU, 10 NOVEMBER 2024 | 14:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pasokan susu yang berlimpah dari peternak lokal menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memaksa perusahaan mengurangi impor. 

Pasalnya susu menjadi pelengkap dalam menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

Menurut ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, fenomena peternak membuang susu menjadi pukulan pertama bagi program ketahanan pangan pemerintahan Prabowo Subianto.


"Solusinya kan bisa dorong BUMN ID FOOD karena sudah bekerja sama dengan PTPN Holding, FrieslandCampina, dan HVA International B.V untuk penyediaan susu makan bergizi gratis. Pasokan dari peternak yang berlebih ini kesempatan untuk menyerap susu dan memaksa perusahaan kurangi impor dulu," kata Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 10 November 2024.

Bhima meminta agar perusahaan-perusahaan dan pemerintah memprioritaskan kemitraan dengan peternak. Mengingat, ketika pemerintah memberi sinyal untuk impor susu, membuat rusak kemitraan peternak lokal dan perusahaan.

"Kalau kasus perusahaan mengurangi pembelian susu peternak (lokal) dan pilih impor dibiarkan, khawatir pemenuhan susu MBG akan full impor. Ini bukan ketahanan pangan tapi jalur rente impor susu besar-besaran," pungkas Bhima.

Susu menjadi salah satu komoditas yang diperlukan dalam program makan bergizi gratis. Namun ironisnya, sejumlah peternak sapi perah di Jawa Tengah justru mengalami kerugian besar akibat dari adanya kebijakan industri pengolahan susu yang menurunkan tonase penerimaan susu dari produsen lokal.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya