Berita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono/Ist

Politik

Menko AHY Dorong Transformasi Infrastruktur untuk Ekonomi Berkelanjutan

SABTU, 09 NOVEMBER 2024 | 20:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Selaras dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” pembangunan nasional memerlukan fondasi yang kuat dan dukungan dari semua pihak agar ekonomi Indonesia dapat sejajar dengan negara maju pada tahun 2045. 

Sejalan dengan Asta Cita, kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. 

Pesan itu disampaikan Menko AHY) saat memberikan keynote speech pada pembukaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 di Jakarta, Jumat 8 November 2024. 

Acara tersebut mengusung tema “Membangun Fondasi Transformasi Infrastruktur untuk Indonesia Emas 2045.”

Menyoroti pemerataan ekonomi, Menko AHY menekankan pentingnya perbaikan dan peningkatan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. 

Kata dia, perbaikan sistem logistik secara nasional diharapkan dapat mengurangi kesenjangan biaya pembangunan antarwilayah. Kehadiran dan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan juga sangat diharapkan.

“Jalan-jalan, jembatan, kemudian juga tadi berbicara terkait dengan perhubungan berarti moda transportasi, bandara, dermaga, dan semua yang bisa menghubungkan manusia, barang dan jasa harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki kualitasnya,” ujar AHY.

Dalam kaitan program 100 hari, AHY menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, pihaknya bersama seluruh kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menelaah hal-hal yang dianggap mendesak dan produktif untuk segera dikerjakan, serta menetapkan alokasi anggarannya.

"Tantangan kita kompleks, kita juga punya pembangunan yang banyak di berbagai sektor, baik aspek pembangunan fisik maupun pembangunan manusia, oleh karena itu, selalu dihadapkan pada keterbatasan termasuk anggaran," tuturnya.

"Di sinilah tentu kita harus meyakinkan agar pembangunan infrastruktur itu benar-benar tepat sasaran, efisien, produktif, dan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakatnya di seluruh wilayah," pungkasnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya