Berita

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini/RMOL

Politik

PKS: Memalukan, Oknum Pegawai Komdigi Bekingi Situs Judol

SABTU, 09 NOVEMBER 2024 | 01:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat kepolisian agar serius memberantas judi online (judol) hingga ke akar-akarnya. 

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, siapa pun yang terlibat judol, apalagi aparatur sipil yang seharusnya memberantas judol, harus ditindak tegas dan dihukum setimpal.

Jazuli mengatakan, penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi Digital (Kemkomdigi) yang melindungi situs judol harus menjadi momentum dalam memberantas mafianya. 


"Sangat memalukan pegawai kementerian yang seharusnya memblokir judol justru membekingi situs-situs judol,” kata Jazuli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat 8 November 2024. 

Anggota Komisi I DPR ini mengapresiasi aparat kepolisian yang membongkar praktik tercela pegawai Kemkomdigi tersebut.

Ia meminta polisi bersikap tegas untuk membongkar hingga tuntas siapa pun yang terlibat di luar 15 orang yang telah ditangkap. 

Termasuk, kata Jazuli, jika melibatkan pejabat di atasnya hingga menteri sebelumnya. Mereka harus diusut dan dituntut secara hukum. 

“Saya berharap aparat penegak hukum konsisten, tegas, dan berani memberantas judol siapapun aktor di balik bisnis haram bernilai ratusan triliun rupiah ini," kata Jazuli.

"Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menginstrusikan agar pelaku judol termasuk yang membekingi ditindak tegas,” tegas Jazuli. 

Jazuli mengingatkan bahwa dampak judol menghancurkan masyarakat. Secara ekonomi rakyat akan terpuruk, terlilit utang, keluarga berantakan, bahkan banyak yang nekat melakukan kejahatan hingga pembunuhan.

“Jangan sampai negara kita, rakyat kita, generasi bangsa kita menjadi korban judol yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkas Jazuli.



Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya