Berita

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini/RMOL

Politik

PKS: Memalukan, Oknum Pegawai Komdigi Bekingi Situs Judol

SABTU, 09 NOVEMBER 2024 | 01:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat kepolisian agar serius memberantas judi online (judol) hingga ke akar-akarnya. 

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, siapa pun yang terlibat judol, apalagi aparatur sipil yang seharusnya memberantas judol, harus ditindak tegas dan dihukum setimpal.

Jazuli mengatakan, penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi Digital (Kemkomdigi) yang melindungi situs judol harus menjadi momentum dalam memberantas mafianya. 


"Sangat memalukan pegawai kementerian yang seharusnya memblokir judol justru membekingi situs-situs judol,” kata Jazuli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat 8 November 2024. 

Anggota Komisi I DPR ini mengapresiasi aparat kepolisian yang membongkar praktik tercela pegawai Kemkomdigi tersebut.

Ia meminta polisi bersikap tegas untuk membongkar hingga tuntas siapa pun yang terlibat di luar 15 orang yang telah ditangkap. 

Termasuk, kata Jazuli, jika melibatkan pejabat di atasnya hingga menteri sebelumnya. Mereka harus diusut dan dituntut secara hukum. 

“Saya berharap aparat penegak hukum konsisten, tegas, dan berani memberantas judol siapapun aktor di balik bisnis haram bernilai ratusan triliun rupiah ini," kata Jazuli.

"Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menginstrusikan agar pelaku judol termasuk yang membekingi ditindak tegas,” tegas Jazuli. 

Jazuli mengingatkan bahwa dampak judol menghancurkan masyarakat. Secara ekonomi rakyat akan terpuruk, terlilit utang, keluarga berantakan, bahkan banyak yang nekat melakukan kejahatan hingga pembunuhan.

“Jangan sampai negara kita, rakyat kita, generasi bangsa kita menjadi korban judol yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkas Jazuli.



Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya