Berita

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini/RMOL

Politik

PKS: Memalukan, Oknum Pegawai Komdigi Bekingi Situs Judol

SABTU, 09 NOVEMBER 2024 | 01:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat kepolisian agar serius memberantas judi online (judol) hingga ke akar-akarnya. 

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, siapa pun yang terlibat judol, apalagi aparatur sipil yang seharusnya memberantas judol, harus ditindak tegas dan dihukum setimpal.

Jazuli mengatakan, penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi Digital (Kemkomdigi) yang melindungi situs judol harus menjadi momentum dalam memberantas mafianya. 


"Sangat memalukan pegawai kementerian yang seharusnya memblokir judol justru membekingi situs-situs judol,” kata Jazuli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat 8 November 2024. 

Anggota Komisi I DPR ini mengapresiasi aparat kepolisian yang membongkar praktik tercela pegawai Kemkomdigi tersebut.

Ia meminta polisi bersikap tegas untuk membongkar hingga tuntas siapa pun yang terlibat di luar 15 orang yang telah ditangkap. 

Termasuk, kata Jazuli, jika melibatkan pejabat di atasnya hingga menteri sebelumnya. Mereka harus diusut dan dituntut secara hukum. 

“Saya berharap aparat penegak hukum konsisten, tegas, dan berani memberantas judol siapapun aktor di balik bisnis haram bernilai ratusan triliun rupiah ini," kata Jazuli.

"Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menginstrusikan agar pelaku judol termasuk yang membekingi ditindak tegas,” tegas Jazuli. 

Jazuli mengingatkan bahwa dampak judol menghancurkan masyarakat. Secara ekonomi rakyat akan terpuruk, terlilit utang, keluarga berantakan, bahkan banyak yang nekat melakukan kejahatan hingga pembunuhan.

“Jangan sampai negara kita, rakyat kita, generasi bangsa kita menjadi korban judol yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkas Jazuli.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya