Berita

Donald Trump ketika menyampaikan pidato kemenangan dalam Pilpres AS 2024.

Dunia

WUC Berharap Trump Tetap Perhatikan Genosida Uighur

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 23:12 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kongres Uighur Dunia (WUC) ikut mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Donald Trump. Dalam keterangan tak lama setelah kemenangan Trump, WUC berharap Trump akan memberikan perhatian pada isu genosida Uighur.

WUC berharap pemerintahan Trump melanjutkan upaya pemerintahan Biden sebelumnya mengangkat masalah ini di forum nasional dan internasional.

‘’Kami mengucapkan selamat kepada presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Tn. Donald Trump. Kami akan bekerja dengan pemerintahan baru untuk memastikan bahwa suara Uighur didengar,’’ kata Presiden WUC, Turgunjan Alawdun. 


"Kami berterima kasih kepada pemerintahan Biden karena secara konsisten mengangkat isu Uighur dan telah menerapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,’’ sambungnya dalam keterangan.

Selama pemerintahan Trump pertama, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menggambarkan kekejaman di Turkistan Timur sebagai genosida. Di bawah pemerintahan Biden, pemerintah AS mengonfirmasi pernyataan ini dan secara resmi melabeli kekejaman terhadap Uighur sebagai "genosida". Pemerintah juga telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap pejabat dan entitas Tiongkok yang terkait dengan sistem pengawasan dan kerja paksa Uighur.

Pada tahun 2021, Presiden Biden menandatangani UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur yang melarang impor dari Turkistan Timur dengan praduga yang dapat dibantah. Undang-undang ini diperluas ke sektor-sektor seperti kapas, tomat, dan panel surya.

Di tingkat multilateral, di bawah Presiden Biden, AS telah bekerja sama dengan sekutu untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk perlakuan Tiongkok terhadap Uighur dan orang-orang Turki dan untuk memperkuat tindakan multilateral. 

Melalui G7, NATO, dan PBB, pemerintahan Biden telah menggalang mitra internasional untuk mengecam kekejaman tersebut dan menyerukan akuntabilitas terhadap Tiongkok. Pada bulan Oktober 2022, AS menjadi negara utama yang memimpin pengenalan resolusi pertama tentang masalah Uighur di Dewan Hak Asasi Manusia.

Bukti yang semakin banyak tentang penderitaan parah yang dialami orang Uighur dan orang Turki di Turkistan Timur menyoroti urgensi untuk mengambil tindakan yang bermakna dan kolektif.

Mengingat hal ini, WUC mendesak pemerintahan baru untuk menangani genosida Uighur secara bermakna, baik di dalam negeri maupun multilateral, dengan kerja sama yang erat dengan sekutu. WUC berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump guna memastikan genosida Uighur menjadi prioritas.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya