Berita

Donald Trump ketika menyampaikan pidato kemenangan dalam Pilpres AS 2024.

Dunia

WUC Berharap Trump Tetap Perhatikan Genosida Uighur

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 23:12 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kongres Uighur Dunia (WUC) ikut mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Donald Trump. Dalam keterangan tak lama setelah kemenangan Trump, WUC berharap Trump akan memberikan perhatian pada isu genosida Uighur.

WUC berharap pemerintahan Trump melanjutkan upaya pemerintahan Biden sebelumnya mengangkat masalah ini di forum nasional dan internasional.

‘’Kami mengucapkan selamat kepada presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Tn. Donald Trump. Kami akan bekerja dengan pemerintahan baru untuk memastikan bahwa suara Uighur didengar,’’ kata Presiden WUC, Turgunjan Alawdun. 

"Kami berterima kasih kepada pemerintahan Biden karena secara konsisten mengangkat isu Uighur dan telah menerapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,’’ sambungnya dalam keterangan.

Selama pemerintahan Trump pertama, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menggambarkan kekejaman di Turkistan Timur sebagai genosida. Di bawah pemerintahan Biden, pemerintah AS mengonfirmasi pernyataan ini dan secara resmi melabeli kekejaman terhadap Uighur sebagai "genosida". Pemerintah juga telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap pejabat dan entitas Tiongkok yang terkait dengan sistem pengawasan dan kerja paksa Uighur.

Pada tahun 2021, Presiden Biden menandatangani UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur yang melarang impor dari Turkistan Timur dengan praduga yang dapat dibantah. Undang-undang ini diperluas ke sektor-sektor seperti kapas, tomat, dan panel surya.

Di tingkat multilateral, di bawah Presiden Biden, AS telah bekerja sama dengan sekutu untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk perlakuan Tiongkok terhadap Uighur dan orang-orang Turki dan untuk memperkuat tindakan multilateral. 

Melalui G7, NATO, dan PBB, pemerintahan Biden telah menggalang mitra internasional untuk mengecam kekejaman tersebut dan menyerukan akuntabilitas terhadap Tiongkok. Pada bulan Oktober 2022, AS menjadi negara utama yang memimpin pengenalan resolusi pertama tentang masalah Uighur di Dewan Hak Asasi Manusia.

Bukti yang semakin banyak tentang penderitaan parah yang dialami orang Uighur dan orang Turki di Turkistan Timur menyoroti urgensi untuk mengambil tindakan yang bermakna dan kolektif.

Mengingat hal ini, WUC mendesak pemerintahan baru untuk menangani genosida Uighur secara bermakna, baik di dalam negeri maupun multilateral, dengan kerja sama yang erat dengan sekutu. WUC berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump guna memastikan genosida Uighur menjadi prioritas.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya