Berita

Donald Trump ketika menyampaikan pidato kemenangan dalam Pilpres AS 2024.

Dunia

WUC Berharap Trump Tetap Perhatikan Genosida Uighur

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 23:12 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kongres Uighur Dunia (WUC) ikut mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Donald Trump. Dalam keterangan tak lama setelah kemenangan Trump, WUC berharap Trump akan memberikan perhatian pada isu genosida Uighur.

WUC berharap pemerintahan Trump melanjutkan upaya pemerintahan Biden sebelumnya mengangkat masalah ini di forum nasional dan internasional.

‘’Kami mengucapkan selamat kepada presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Tn. Donald Trump. Kami akan bekerja dengan pemerintahan baru untuk memastikan bahwa suara Uighur didengar,’’ kata Presiden WUC, Turgunjan Alawdun. 


"Kami berterima kasih kepada pemerintahan Biden karena secara konsisten mengangkat isu Uighur dan telah menerapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,’’ sambungnya dalam keterangan.

Selama pemerintahan Trump pertama, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menggambarkan kekejaman di Turkistan Timur sebagai genosida. Di bawah pemerintahan Biden, pemerintah AS mengonfirmasi pernyataan ini dan secara resmi melabeli kekejaman terhadap Uighur sebagai "genosida". Pemerintah juga telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap pejabat dan entitas Tiongkok yang terkait dengan sistem pengawasan dan kerja paksa Uighur.

Pada tahun 2021, Presiden Biden menandatangani UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur yang melarang impor dari Turkistan Timur dengan praduga yang dapat dibantah. Undang-undang ini diperluas ke sektor-sektor seperti kapas, tomat, dan panel surya.

Di tingkat multilateral, di bawah Presiden Biden, AS telah bekerja sama dengan sekutu untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk perlakuan Tiongkok terhadap Uighur dan orang-orang Turki dan untuk memperkuat tindakan multilateral. 

Melalui G7, NATO, dan PBB, pemerintahan Biden telah menggalang mitra internasional untuk mengecam kekejaman tersebut dan menyerukan akuntabilitas terhadap Tiongkok. Pada bulan Oktober 2022, AS menjadi negara utama yang memimpin pengenalan resolusi pertama tentang masalah Uighur di Dewan Hak Asasi Manusia.

Bukti yang semakin banyak tentang penderitaan parah yang dialami orang Uighur dan orang Turki di Turkistan Timur menyoroti urgensi untuk mengambil tindakan yang bermakna dan kolektif.

Mengingat hal ini, WUC mendesak pemerintahan baru untuk menangani genosida Uighur secara bermakna, baik di dalam negeri maupun multilateral, dengan kerja sama yang erat dengan sekutu. WUC berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump guna memastikan genosida Uighur menjadi prioritas.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya