Berita

Donald Trump ketika menyampaikan pidato kemenangan dalam Pilpres AS 2024.

Dunia

WUC Berharap Trump Tetap Perhatikan Genosida Uighur

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 23:12 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kongres Uighur Dunia (WUC) ikut mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Donald Trump. Dalam keterangan tak lama setelah kemenangan Trump, WUC berharap Trump akan memberikan perhatian pada isu genosida Uighur.

WUC berharap pemerintahan Trump melanjutkan upaya pemerintahan Biden sebelumnya mengangkat masalah ini di forum nasional dan internasional.

‘’Kami mengucapkan selamat kepada presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Tn. Donald Trump. Kami akan bekerja dengan pemerintahan baru untuk memastikan bahwa suara Uighur didengar,’’ kata Presiden WUC, Turgunjan Alawdun. 


"Kami berterima kasih kepada pemerintahan Biden karena secara konsisten mengangkat isu Uighur dan telah menerapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,’’ sambungnya dalam keterangan.

Selama pemerintahan Trump pertama, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menggambarkan kekejaman di Turkistan Timur sebagai genosida. Di bawah pemerintahan Biden, pemerintah AS mengonfirmasi pernyataan ini dan secara resmi melabeli kekejaman terhadap Uighur sebagai "genosida". Pemerintah juga telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap pejabat dan entitas Tiongkok yang terkait dengan sistem pengawasan dan kerja paksa Uighur.

Pada tahun 2021, Presiden Biden menandatangani UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur yang melarang impor dari Turkistan Timur dengan praduga yang dapat dibantah. Undang-undang ini diperluas ke sektor-sektor seperti kapas, tomat, dan panel surya.

Di tingkat multilateral, di bawah Presiden Biden, AS telah bekerja sama dengan sekutu untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk perlakuan Tiongkok terhadap Uighur dan orang-orang Turki dan untuk memperkuat tindakan multilateral. 

Melalui G7, NATO, dan PBB, pemerintahan Biden telah menggalang mitra internasional untuk mengecam kekejaman tersebut dan menyerukan akuntabilitas terhadap Tiongkok. Pada bulan Oktober 2022, AS menjadi negara utama yang memimpin pengenalan resolusi pertama tentang masalah Uighur di Dewan Hak Asasi Manusia.

Bukti yang semakin banyak tentang penderitaan parah yang dialami orang Uighur dan orang Turki di Turkistan Timur menyoroti urgensi untuk mengambil tindakan yang bermakna dan kolektif.

Mengingat hal ini, WUC mendesak pemerintahan baru untuk menangani genosida Uighur secara bermakna, baik di dalam negeri maupun multilateral, dengan kerja sama yang erat dengan sekutu. WUC berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump guna memastikan genosida Uighur menjadi prioritas.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya