Berita

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta/Ist

Nusantara

Dinas Parekraf Diibaratkan Feodalisme Firaun

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 23:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seorang ASN di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta menyampaikan surat terbuka kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.

Surat tersebut terkait dugaan kepemimpinan otoriter di bawah Kepala Dinas Parekraf Andika Permata. 

Dalam surat bertajuk "Melawan Feodalisme Firaun di Dinas Parekraf," ASN yang disamarkan namanya sebagai Luki Ardhi itu menyoroti sejumlah tindakan yang dianggap tidak profesional, feodal, dan diskriminatif.

Dalam surat tersebut, ASN tersebut mengeluhkan sikap  Andika Permata yang otoriter dan menolak dialog dengan bawahannya. 

"Kami Pegawai di Dinas Parekraf (ASN dan PJLP) sering mengalami keterlambatan memperoleh gaji dan tunjangan dengan alasan menemani kegiatan Pak Pj Gubernur sebelumnya," kata ASN itu lewat keterangan tertulisnya, Jumat 8 November 2024.

ASN itu juga menyinggung dugaan praktik korupsi dalam pengadaan kegiatan Dinas Parekraf yang disebutnya dikoordinasi oleh operator tertentu dengan memonopoli kegiatan besar, seperti Jakarnaval dan pameran-pameran internasional.

Lebih lanjut, ASN tersebut mengungkapkan adanya diskriminasi terhadap pegawai non-alumni IPDN di bawah kepemimpinan Andika Permata. Di mana pegawai yang tidak tergabung dalam lingkaran kepercayaan pimpinan sering kali disisihkan. 

Hal ini dituding menimbulkan perpecahan dan merusak semangat meritokrasi di Dinas Parekraf.

ASN ini pun berharap Pj Gubernur dapat menindaklanjuti keluhan tersebut dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan profesional.

"Tentu Bapak Pj Gubernur ditunjuk oleh Pemerintahan Pak Prabowo karena memiliki reputasi yang baik selama ini, dan akan menjadi cermin dari harapan baru Presiden Prabowo," pungkasnya.



Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya