Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat untuk jabatan kedua memicu kekhawatiran di kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di antara kekhawatiran utama PBB adalah bahwa Trump akan menurunkan pendaaan AS untuk badan dunia tersebut dan menarik diri dari lembaga dan perjanjian multinasional utama, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris.
Pendanaan AS adalah kekhawatiran yang mendesak, pasalnya mereka merupakan penyumbang terbesar PBB, dengan Tiongkok di urutan kedua.
Mundurnya AS di sejumlah badan penting PBB juga berisiko membuka pintu bagi Tiongkok, yang telah membangun pengaruhnya dalam diplomasi global.
Seorang juru bicara PBB mengatakan pada saat itu bahwa pemotongan dana yang mungkin dilakukan Trump akan akan membuat semua pekerjaan penting tidak bisa dilanjutkan.
“Sekretariat PBB telah mengetahui bahwa mereka dapat menghadapi kembalinya Trump sepanjang tahun. Telah ada perencanaan yang bijaksana di balik layar tentang cara mengelola potensi pemotongan anggaran AS,” kata Direktur PBB di International Crisis Group, Richard Gowan, seperti dimuat
Reuters pada Jumat, 8 November 2024.
“Jadi (Sekretaris Jenderal PBB Antonio) Guterres dan timnya tidak sepenuhnya tidak siap, tetapi mereka tahu tahun depan akan sangat sulit,” tambahnya.
Tim sukse Trump tidak segera menanggapi pertanyaan tentang kebijakannya terhadap PBB setelah ia menjabat pada awal tahun depan.
Di periode pertama menjabat, Trump pernah mengeluhkan karena AS menanggung beban biaya PBB yang tidak adil dan mendorong adanya perubahan.
Selama Trump menjabat, AS pernah menunggak dana untuk PBB sebanyak 600 juta dolar AS untuk anggaran inti dan 2 miliar dolar AS untuk pemeliharaan perdamaian.
Sementara di masa pemerintahan Joe Biden, AS menunggak 995 juta dolar AS untuk anggaran inti PBB dan 862 juta dolar AS untuk anggaran pemeliharaan perdamaian.
"Saya tidak ingin mendahului atau berbicara tentang kebijakan yang mungkin atau mungkin tidak terjadi, tetapi kami bekerja dengan negara-negara anggota dengan cara yang selalu kami lakukan dengan negara-negara anggota," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric.
Pada tahun 2026, Dewan Keamanan PBB akan memilih pengganti Guterres, sebuah keputusan di mana pemerintahan Trump akan memegang hak veto.
Trump pernah mengumumkan rencana untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia, dan menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan kebudayaan PBB UNESCO, perjanjian perubahan iklim global, dan kesepakatan nuklir Iran.
Ketika Biden menggantikannya pada tahun 2021, keputusan AS untuk menarik diri dari WHO dan UNESCO dibatalkan.
