Berita

Cagub Jabar nomor urut 2, Jeje Wiradinata/Istimewa

Politik

Diusung PDIP di Pilgub Jabar, Jeje Wiradinata Tegaskan Tak Ada Mahar

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 02:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Jeje Wiradinata, mengaku belum mengeluarkan biaya yang tinggi hinggi kini sejak diusung PDIP untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024 bersama Ronal Surapradja.

Tak hanya itu, Jeje memastikan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tidak meminta mahar agar dirinya bisa maju pada Pilkada serentak 2024.

"Di PDI Perjuangan tidak mahal, karena semuanya gotong royong. Jadi saya tidak harus mengembalikan uang. Karena uang saya gotong royong, milik semua,” jelas Jeje di Garut, dikutip RMOLJabar, Kamis, 7 November 2024.


Menurut Bupati Pangandaran 2 periode ini, biaya politik yang mahal memunculkan sejumlah praktik korupsi. Biaya politik tinggi itu sebagai konsekuensi atas desain pemilu yang dilegalkan dalam Undang-undang Partai Politik, Undang-undang Pemilu, dan Undang-undang Pilkada.

"Untuk jadi kepala daerah, seorang calon rata-rata menghabiskan miliaran rupiah, sementara gaji kepala daerah baik bupati maupun walikota tidak menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan,” paparnya.

Ditegaskan Jeje, pilkada bukan bertujuan semata-mata untuk menang atau kalah dan mengejar kekuasaan. Lebih dari itu, pilkada adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, sekaligus membangun masa depan bangsa.

“Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat,” tuturnya. 

Selain itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga telah mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.

“Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Jeje menambahkan, komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat.

“Ibu Ketua Umum juga mengingatkan bahwa menjadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya