Berita

Cagub Jabar nomor urut 2, Jeje Wiradinata/Istimewa

Politik

Diusung PDIP di Pilgub Jabar, Jeje Wiradinata Tegaskan Tak Ada Mahar

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 02:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Jeje Wiradinata, mengaku belum mengeluarkan biaya yang tinggi hinggi kini sejak diusung PDIP untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024 bersama Ronal Surapradja.

Tak hanya itu, Jeje memastikan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tidak meminta mahar agar dirinya bisa maju pada Pilkada serentak 2024.

"Di PDI Perjuangan tidak mahal, karena semuanya gotong royong. Jadi saya tidak harus mengembalikan uang. Karena uang saya gotong royong, milik semua,” jelas Jeje di Garut, dikutip RMOLJabar, Kamis, 7 November 2024.


Menurut Bupati Pangandaran 2 periode ini, biaya politik yang mahal memunculkan sejumlah praktik korupsi. Biaya politik tinggi itu sebagai konsekuensi atas desain pemilu yang dilegalkan dalam Undang-undang Partai Politik, Undang-undang Pemilu, dan Undang-undang Pilkada.

"Untuk jadi kepala daerah, seorang calon rata-rata menghabiskan miliaran rupiah, sementara gaji kepala daerah baik bupati maupun walikota tidak menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan,” paparnya.

Ditegaskan Jeje, pilkada bukan bertujuan semata-mata untuk menang atau kalah dan mengejar kekuasaan. Lebih dari itu, pilkada adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, sekaligus membangun masa depan bangsa.

“Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat,” tuturnya. 

Selain itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga telah mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.

“Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Jeje menambahkan, komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat.

“Ibu Ketua Umum juga mengingatkan bahwa menjadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat,” tandasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya