Berita

Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 7 November 2024/RMOL

Hukum

ICJR Minta Sistem Pengaduan Lebih Efektif Cegah Suap Hakim

KAMIS, 07 NOVEMBER 2024 | 13:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guna mencegah suap di lingkungan penegak hukum, pemerintah diminta untuk mengubah sistem pengaduan agar lebih efektif.

Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menuturkan sistem pengaduan yang lebih efektif.

"Bagaimana memastikan pengaduan itu secara terbuka, kemudian memastikan menerima semua komplain, ini semua kan abstain sebenarnya," ucap Erasmus Napitupulu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 7 November 2024.


Ia merasa selama ini untuk mengadu suatu perkara tidak ada mekanisme yang terang benderang.

"Jadi kalau saya mengurus perkara, kasus, segala macem,  ini kan enggak ada mekanisme yang clear. Saya mengadu ke mana?" tanyanya.

Erasmus menambahkan jaminan pelapor juga perlu diperhatikan pemerintah agar tidak ada lagi kongkalikong antara pengacara dan hakim.

"Kalau saya ngadu gimana jaminan internal lembaga dan oengawas memastikan bahwa saya enggak dihukum karena saya melakukan pengaduan. Perlindungan pelapor itu tepenuhi," jelasnya.

"Kalau prasyarat itu terpenuhi saya kira yang paling penting memastikan mekanimse pengawasan itu, karena enggak satu faktor," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya