Berita

Audiensi Forsa Hebat di kantor Bupati Sampang, Jawa Tmur, Rabu, 6 November 2024/Ist

Nusantara

Kecewa dengan Kinerja, Sekelompok Massa Segel Kantor Pj Bupati Sampang

RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 23:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Jelang Pilkada 2024, suasana politik di Kabupaten Sampang semakin tegang. Kabupaten ini masuk dalam tiga besar zona merah di Jawa Timur, yang menunjukkan kondisi kerawanan tinggi dan membutuhkan penanganan serius. 

Di tengah situasi genting ini, kinerja Pj Bupati Sampang, Rudy Arifianto, mulai dipertanyakan karena dianggap kurang berperan aktif dan jarang hadir di kantor.

Pj Bupati Sampang yang telah menjabat hampir setahun ini dinilai lebih sering memberikan perintah dari pendopo tanpa turun langsung melihat kondisi di lapangan. 


Banyak masalah, termasuk pelanggaran oleh ASN terkait Pilkada, tampaknya dibiarkan tanpa tindakan tegas. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa Rudy Arifianto hanya berperan sebagai “bupati boneka” tanpa upaya nyata untuk membenahi Sampang.

Kondisi ini memuncak pada Rabu, 6 November 2024, saat organisasi Forsa Hebat yang dipimpin Nurhasan menggelar audiensi di Kantor Bupati Sampang. 

Mereka datang dengan harapan bertemu langsung dengan Rudy untuk menyampaikan keluhan dan desakan perubahan. Namun, ketidakhadiran Rudy dalam audiensi tersebut memicu amarah para peserta.

Sebagai bentuk protes, Forsa Hebat menyegel pintu masuk Kantor Pj Bupati. Penyegelan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kekecewaan mereka atas kepemimpinan Rudy yang dianggap tidak responsif terhadap situasi daerah. 

Forsa Hebat menilai bahwa ketidakhadiran Pj Bupati di kantor, terutama pada saat-saat kritis, hanya memperburuk citra Kabupaten Sampang di mata masyarakat.

“Saya sangat kecewa dengan kinerja Pj Bupati Rudy Arifianto. Dia jarang masuk kantor dan tidak pernah hadir untuk menyelesaikan persoalan di Sampang. Akibat kepemimpinannya yang lemah, nama Sampang jadi tercoreng dan kini masuk daftar zona merah. Oleh karena itu, kami segel kantornya sebagai bentuk kekecewaan,” tegas Nurhasan.

Ia menambahkan bahwa berbagai konflik dan pelanggaran di Sampang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Pj Bupati. 

Nurhasan menyoroti pentingnya tindakan tegas agar stabilitas daerah tetap terjaga. Minimnya respons dari Rudy Arifianto hanya memperkuat kekecewaan masyarakat yang sudah jenuh dengan kepemimpinan yang dinilai abai.

Kini masyarakat menanti langkah konkret dari Pj Bupati untuk menjawab berbagai kritikan dan tuntutan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya