Berita

Tersangka dalam penyidikan kasus korupsi kredit modal kerja fiktif proyek jalan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten/Net

Hukum

Kejati Banten Tetapkan Empat Orang Tersangka Proyek Jalan, Rugikan Negara Rp6,1 Miliar

RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 22:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan kasus korupsi kredit modal kerja fiktif proyek jalan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna mengatakan, kredit fiktif pada proyek Jalan Purabaya-Jati-Saguling di Bandung, Jawa Barat pada 2016, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6,1 miliar.

"Para tersangka yaitu J yang merupakan pihak swasta, EBY dan DAS selaku petugas bank di Kota Tangerang, serta SNZ selaku Direktur PT KMA," ujar Rangga dalam keterangannya, Selasa, 6 November 2024.

Dikatakan Rangga, untuk tersangka SNZ telah ditahan.

Kasus bermula saat tersangka J dan SNZ bersepakat untuk melaksanakan proyek di Kabupaten Bandung Barat pada 2016. Kontrak untuk peningkatan Jalan Purbaya-Jati-Saguling itu bernilai Rp 16,9 miliar. 

"Pelaksanaan dilakukan J dengan cara pinjam bendera menggunakan PT KMA milik tersangka SNZ," kata Rangga.

Sesuai dari kuasa direksi dari SNZ, lanjut Rangga, PT KMA mengajukan fasilitas kredit ke bank di Kota Tangerang dengan nilai Rp5 miliar. 

Dalam proses pemberian itu ternyata ada penyimpangan oleh karyawan bank tersebut, yaitu tersangka EBY dan DAS.

Tersangka EBY selaku RO dan Tersangka DAS selaku Manajer Komersial tidak melakukan verifikasi kelengkapan data dan dokumen yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan kredit dan tidak melakukan survei dan wawancara kepada pihak-pihak eksternal dalam rangka verifikasi dan mengumpulkan data dan informasi.

Ketika penandatangan akad dan pencairan pun terdapat syarat yang tidak lengkap. Debitur tak menyerahkan dokumen yang menyatakan tidak akan mengubah atau mengalihkan pembayaran termin ke bank lain.

Kemudian dari berjalannya waktu, SNZ mengalihkan pembayaran termin ke bank lain. Uang itu kemudian diberikan ke tersangka J dan tidak digunakan untuk pelunasan kredit.

Masing-masing tersangka, masih kata Rangga, mendapatkan bagian dari manipulasi ini. Tersangka SNZ sendiri mendapat Rp831 juta. Sedangkan EBY dan DAS mendapatkan ongkos pergi umroh dari tersangka J.

"Perbuatan mereka telah merugikan keuangan negara Rp6,1 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," pungkasnya.

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya