KPK Sita Dokumen Korupsi Pengadaan Bansos Presiden

Dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) disita tim penyidik KPK.

Dokumen itu disita tim penyidik dari saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa pada hari ini.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 6 November 2024.

Dokumen yang disita itu berasal dari 2 orang saksi, yakni Michael Samantha selaku Direktur PT Rajawali Agro Mas, dan Nur Afny selaku Corporate Secretary PT Dwimukti Graha Elektrindo.

Sedangkan seorang saksi lainnya, yakni Petrus selaku Marketing PT Multi Sari Sedap mangkir tanpa keterangan.

Lanjut dia, tim penyidik juga mengagendakan ulang pemeriksaan terhadap 2 orang narapidana, yakni Ivo Wongkaren selaku swasta, dan Budi Susanto selaku Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) tahun 2020-2021 di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.

Perkara dugaan korupsi bansos presiden ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp250 miliar dari 6 juta paket bansos di tahap 3, 5, dan 6 dengan nilai kontrak Rp900 miliar.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 1 orang tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW) selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP).

Ivo Wongkaren sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus penyaluran bansos beras Covid-19. Dia divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan. Selain itu, Ivo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp62.591.907.120 (Rp62,59 miliar) subsider 5 tahun kurungan.