Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi oleh pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat pondasi ekonomi Indonesia demi mencapai target pertumbuhan delapan persen.
Achmad meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan elemen investasi, ekspor, belanja pemerintah, hingga produktivitas domestik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,95 persen pada kuartal III 2024, menjadi delapan persen seperti yang dicanangkan Prabowo.
Dalam hal ini, ekonom itu menyoroti pentingnya investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja massal sebagai salah satu elemen penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pemerintah perlu fokus pada penyederhanaan regulasi dan perizinan yang selama ini menjadi hambatan bagi banyak investor. Langkah-langkah perubahan birokrasi untuk membuat iklim usaha yang lebih efisien dan menarik sangat dibutuhkan," katanya dalam keterangan yang diterima redaksi pada Rabu 6 November 2024.
Selain investasi, belanja pemerintah, kata Achmad juga memainkan peran krusial dalam mencapai target pertumbuhan.
"Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang benar-benar produktif, dengan fokus pada proyek-proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi langsung dan berkelanjutan," tuturnya.
Menurutnya, efektivitas anggaran ini mencakup prioritas pada anggaran kesehatan, pendidikan, dan teknologi yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.
"Misalnya melalui hilirisasi industri, yang akan membuat Indonesia lebih kompetitif dan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan permintaan internasional. Pemerintah juga perlu aktif dalam memperluas pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan internasional, membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi produk-produk Indonesia," sambungnya.
Lebih lanjut, Achmad mengatakan bahwa pemerintah perlu mengurangi ketergantungan impor, khususnya barang retail dari China untuk menghemat devisa dan mendorong industri lokal melalui kebijakan insentif yang mendorong inovasi dan efisiensi.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasI dinilai turut membantu dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.
Terakhir, stabilitas makroekonomi kata Achmad juga perlu dijaga dan pemerintah diminta untuk menunda kenaikan PPN 12 persen pada tahun depan agar daya beli masyarakat tetap terkendali, dan nilai tukar berada pada level yang stabil untuk menjaga kepercayaan investor.
Menurutnya, stabilitas ini sangat penting bagi kelangsungan investasi dan perdagangan internasional sekaligus menjaga daya beli publik yang terus anjlok dalam enam bulan terakhir, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang solid.
"Tanpa upaya terkoordinasi untuk memperkuat investasi, mendorong belanja produktif, mengoptimalkan ekspor, dan meningkatkan produktivitas domestik, target ini mungkin sulit tercapai," pungkasnya.
