Pilkada Diprediksi Rawan Terjebak Kartel Ekonomi, Khususnya Papua

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 diprediksi akan disusupi kepentingan ekonomi oleh kelompok kartel, terutama di wilayah timur Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Aktivis Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Hasnu Ibrahim mendapati dalam hasil pemantauannya terkait penyelundupan kepentingan kartel dalam Pilkada Serentak 2024, khususnya di Papua.

"Pilkada bukan lagi dipahami sebagai proses demokrasi yang membebaskan dan mensejahterakan seperti tujuan awalnya, melainkan Pilkada telah dipahami sebagai proses ‘bisnis politik dan bisnis ekonomi’," ujar Hasnu kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Selasa, 5 November 2024.

Dia menuturkan, pilkada yang cenderung materialis dan transaksional bakal menjadi sasaran empuk dari proyek gentong babi (pork barrrel projects).

"Watak kekuasaan seperti itu tidak saja terjadi pada level pemerintahan pusat, melainkan juga terjadi di pemerintahan daerah di Indonesia," tuturnya.

"Hal itu tercermin dari proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 ini yang memuat banyak masalah," sambung mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PB PMII itu.

Hasnu menyebutkan, temuannya terkait permainan kartel politik dalam menguasai peta kemenangan Pilkada Papua.

"Beberapa hari lalu, semisal, publik mendapatkan informasi (video viral) terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Jayapura, di mana ikut 'bermain' dalam Pilkada dengan menggunakan fasilitas negara dan jabatan publiknya untuk mengerahkan dukungan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Hasnu mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menindak dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada Papua.

"Selanjutnya, bagaimana langkah konkrit Bawaslu Papua sebagai lembaga pengawas pemilu, dalam memproses persoalan ini sebagai dugaan awal atas pelanggaran pemilu yang dilakukan Pj Wali Kota Jayapura?" tuturnya.

"Hingga kini, publik belum mendapatkan jawaban resmi dari Bawaslu Provinsi Papua," demikian Hasnu menambahkan.