Berita

Ketua DKPP RI Heddy Lugito di Grand Sahid Hotel, Jakarta/RMOL

Politik

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 13:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito hadir bersama 4 Anggota DKPP RI yaitu J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Tio Aliansyah.

Heddy menyampaikan imbauan kepada 622 penyelenggara pemilu dari 17 provinsi dan 306 kabupaten/kota, baik dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Dia menegaskan, Rakor yang digelar hari ini merupakan langkah DKPP untuk mencegah pelanggaran etik penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak 2024.

Pasalnya, pada Pemilu Serentak 2024 lalu jumlah aduan dugaan pelanggaran etik meningkat dua kali lipat dibanding tahun pemilu sebelumnya.

"Dalam kesempatan ini, DKPP ingin semua penyelenggara Pemilu memiliki frekuensi yang sama, tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas," ujar Heddy saat membuka acara Rakor.

Dia menjelaskan, 622 penyelenggara pemilu yang diundang terdiri dari 17 Ketua KPU tingkat provinsi, 17 Ketua Bawaslu tingkat provinsi, 282 Ketua KPU tingkat Kabupaten/Kota, dan 306 Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota.

"Semuanya berasal dari 17 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali," sambungnya memaparkan.

Untuk data dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu per 2 November 2024, DKPP telah menerima 581 aduan. 

Khusus wilayah 17 provinsi yang mengikuti Rakor hari ini, menyumbang 307 aduan atau 52,76 persen dari seluruh aduan yang diterima DKPP.

Sedangkan jumlah aduan yang diterima DKPP sepanjang 2024 juga telah melebihi jumlah keseluruhan aduan pada tahun sebelumnya yang mencapai 325 aduan.

"Kebanyakan aduan yang diterima adalah tentang tahapan Pemilu 2024. Total ada 56 penyelenggara Pemilu yang diberhentikan DKPP pada tahun ini," kata Heddy.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya