Berita

Dewan Pers merilis Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2024 di Hotel Grand Melia, Jakarta, Selasa, 5 November 2024/Ist

Nusantara

Indeks Kemerdekaan Pers Kalsel Paling Tinggi Se-Indonesia

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 13:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tertinggi di tahun 2024.

Hasil survei IKP Dewan Pers, Provinsi Kalsel meraih posisi teratas dengan IKP 80,9, sekaligus menggeser Kalimantan Timur (Kaltim) yang turun ke peringkat dua dengan skor IKP 79,96.

Sementara posisi ketiga ada Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan IKP 79,58.


Survei IKP rutin dilakukan Dewan Pers sejak tahun 2016 untuk mengetahui kondisi pers di Tanah Air dalam tiga lingkungan, yakni Lingkungan Fisik Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum.

Secara nasional, Skor Survei IKP tahun ini mengalami penurunan menjadi 69,36. Pada tahun 2023, IKP nasional skornya 71,57, dan di tahun 2022 skor IKP 77,88.

"Turunnya skor IKP dua tahun berturut-turut ini menggambarkan kondisi pers yang tidak baik-baik saja," kata Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Sapto Anggoro di Hotel Grand Melia, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menilai penurunan ini cukup signifikan karena dari sebelumnya bebas menjadi cukup bebas.

Pengaruh paling besar terhadap Survei IKP ini karena merosotnya lingkungan ekonomi di semua provinsi, akibat adanya tekanan ekonomi pada media.

Kalsel menjadi satu-satunya Provinsi yang skornya di atas 80, yang antara lain karena lingkungan politik nilainya sebesar 82,73. Sementara skor lingkungan ekonomi 79, 33 dan lingkungan hukum 78,89.

Berikut daftar 10 besar Survei IKP tahun 2024:
1. Kalimantan Selatan 80,91
2. Kalimantan Timur 79,96
3. Kalimantan Tengah 79,58
4. ?Bali 79,42
5. Yogyakarta 77,71
6. Riau 76,63
7. ?Kalimantan Utara 75,45
8.? ?Jawa Tengah 75,06
9.? ?Bengkulu 74,34
10.? ?Banten 74,09.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya