Berita

Dewan Pers merilis Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2024 di Hotel Grand Melia, Jakarta, Selasa, 5 November 2024/Ist

Nusantara

Indeks Kemerdekaan Pers Kalsel Paling Tinggi Se-Indonesia

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 13:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tertinggi di tahun 2024.

Hasil survei IKP Dewan Pers, Provinsi Kalsel meraih posisi teratas dengan IKP 80,9, sekaligus menggeser Kalimantan Timur (Kaltim) yang turun ke peringkat dua dengan skor IKP 79,96.

Sementara posisi ketiga ada Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan IKP 79,58.


Survei IKP rutin dilakukan Dewan Pers sejak tahun 2016 untuk mengetahui kondisi pers di Tanah Air dalam tiga lingkungan, yakni Lingkungan Fisik Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum.

Secara nasional, Skor Survei IKP tahun ini mengalami penurunan menjadi 69,36. Pada tahun 2023, IKP nasional skornya 71,57, dan di tahun 2022 skor IKP 77,88.

"Turunnya skor IKP dua tahun berturut-turut ini menggambarkan kondisi pers yang tidak baik-baik saja," kata Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Sapto Anggoro di Hotel Grand Melia, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menilai penurunan ini cukup signifikan karena dari sebelumnya bebas menjadi cukup bebas.

Pengaruh paling besar terhadap Survei IKP ini karena merosotnya lingkungan ekonomi di semua provinsi, akibat adanya tekanan ekonomi pada media.

Kalsel menjadi satu-satunya Provinsi yang skornya di atas 80, yang antara lain karena lingkungan politik nilainya sebesar 82,73. Sementara skor lingkungan ekonomi 79, 33 dan lingkungan hukum 78,89.

Berikut daftar 10 besar Survei IKP tahun 2024:
1. Kalimantan Selatan 80,91
2. Kalimantan Timur 79,96
3. Kalimantan Tengah 79,58
4. ?Bali 79,42
5. Yogyakarta 77,71
6. Riau 76,63
7. ?Kalimantan Utara 75,45
8.? ?Jawa Tengah 75,06
9.? ?Bengkulu 74,34
10.? ?Banten 74,09.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya