Berita

Dewan Pers merilis Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2024 di Hotel Grand Melia, Jakarta, Selasa, 5 November 2024/Ist

Nusantara

Indeks Kemerdekaan Pers Kalsel Paling Tinggi Se-Indonesia

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 13:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tertinggi di tahun 2024.

Hasil survei IKP Dewan Pers, Provinsi Kalsel meraih posisi teratas dengan IKP 80,9, sekaligus menggeser Kalimantan Timur (Kaltim) yang turun ke peringkat dua dengan skor IKP 79,96.

Sementara posisi ketiga ada Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan IKP 79,58.


Survei IKP rutin dilakukan Dewan Pers sejak tahun 2016 untuk mengetahui kondisi pers di Tanah Air dalam tiga lingkungan, yakni Lingkungan Fisik Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum.

Secara nasional, Skor Survei IKP tahun ini mengalami penurunan menjadi 69,36. Pada tahun 2023, IKP nasional skornya 71,57, dan di tahun 2022 skor IKP 77,88.

"Turunnya skor IKP dua tahun berturut-turut ini menggambarkan kondisi pers yang tidak baik-baik saja," kata Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Sapto Anggoro di Hotel Grand Melia, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menilai penurunan ini cukup signifikan karena dari sebelumnya bebas menjadi cukup bebas.

Pengaruh paling besar terhadap Survei IKP ini karena merosotnya lingkungan ekonomi di semua provinsi, akibat adanya tekanan ekonomi pada media.

Kalsel menjadi satu-satunya Provinsi yang skornya di atas 80, yang antara lain karena lingkungan politik nilainya sebesar 82,73. Sementara skor lingkungan ekonomi 79, 33 dan lingkungan hukum 78,89.

Berikut daftar 10 besar Survei IKP tahun 2024:
1. Kalimantan Selatan 80,91
2. Kalimantan Timur 79,96
3. Kalimantan Tengah 79,58
4. ?Bali 79,42
5. Yogyakarta 77,71
6. Riau 76,63
7. ?Kalimantan Utara 75,45
8.? ?Jawa Tengah 75,06
9.? ?Bengkulu 74,34
10.? ?Banten 74,09.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya